Beranda Dishub

BERITA / INFORMASI PUBLIK

media teknologi informasi / komunikasi dan penunjang sistem,smart city,kukar,kutai kartanegara,kaltim,kalimantan timur,indonesia,inovasi,edukasi,berita,update,kejadian,terbaru,terkini,hari ini

Aspek Jalan Berkeselamatan Bedasarkan Fungsinya

23 Agustus 2021

Aspek Jalan Berkeselamatan Bedasarkan Fungsinya

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Jalan berkeselamatan dalam catatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi [KNKT] setidaknya harus memenuhi tiga aspek, yaitu regulating road, self explaining road, serta forgiving road. Hal ini terangkum dalam sesi Kulgram [Kuliah Telegram] Indonesia Truckers Club yang mengangkat isu Jalan Berkeselamatan, Rabu [8/4/2020].

Regulating road adalah jalan harus memenuhi ketentuan yang mengatur bagaimana jalan tersebut seharusnya difungsikan.

Self explaining road, yaitu jalan harus dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang dapat memberikan informasi kepada penggunanya mengenai arah dan tujuan. Ditambah hazard atau risk serta batasan dalam penggunaan jalan, yang di dalamnya termasuk kecepatan dan jenis kendaraan.

Sedangkan forgiving road artinya jalan harus dilengkapi pengaman sebagai antisipasi jika terjadi kecelakaan, sehingga faktor jalan akan menurunkan tingkat fatalitas korbannya.

Lebih detail terkait regulating road, sumber KNKT menjelaskan, jalan sebelum didesain akan melalui berbagai tahapan yang mana diantaranya digunakan untuk kepentingan apa, apakah untuk jalan antar kota [primer] atau untuk lalu lintas lokal [sekunder], apabila diperuntukan untuk jalan primer berarti didesain untuk kecepatan di atas 30 km per jam serta untuk lalu lintas sekunder berarti jalan didesain untuk kecepatan di bawah 30 km per jam.

Dan untuk jalan primer harus disediakan bahu jalan sebagai fungsi keselamatan jika ada kendaraan yang mogok, sehingga kendaraan yang mengalami masalah tidak berhenti di badan jalan. Sebab jika ada kendaraan berkecepatan tinggi lantas di depannya ada kendaraan yang berhenti di badan jalan sangat berbahaya.

Sebaliknya untuk jalan sekunder bahu jalan tidak diperlukan, karena kecepatannya rendah dan banyak dibuat fasilitas parking on street. Untuk jalan sekunder persyaratan utama keselamatan adalah tersedianya trotoar dan fasilitas pejalan kaki lainnya agar tidak terjadi konflik antara kendaraan dan pejalan kaki.

Dan setelah diterapkan jalan tersebut nantinya akan menjadi jalan utama [arteri], penghubung [kolektor] atau jalan lokal , akses dibatasi dan minimal terdiri atas dua jalur empat lajur dengan median. Sementara jalan kolektor dan lokal lebih sederhana dari pada jalan arteri.

 

  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 1 : Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 3 : Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 4 : Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 5 : Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] pada sistem jaringan sekunderdibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 6 : dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat [5] dinyatakan sebagai jalanarteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 1 : Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 2 : Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 3 : Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [4] menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 4 : Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [4] menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 11 Ayat 1 : Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [5] menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 11 Ayat 2 : Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [5] menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 11 Ayat 3 : Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [5] menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan
  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 11 Ayat 4 : Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [5] menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

 

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Keselamatan Jalan

Pilar I yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, yang fokus kepada :

  1. Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan;
  2. Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat;
  3. Riset Keselamatan Jalan;
  4. Survailans Cedera [Surveilance Injury] dan
  5. Sistem Informasi Terpadu;
  6. Dana Keselamatan Jalan;
  7. Kemitraan Keselamatan Jalan;
  8. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum;
  9. Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan;

Pilar II yaitu Jalan yang Berkeselamatan, yang fokus kepada:

  1. Badan Jalan yang Berkeselamatan;
  2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan
  3. Jalan yang Berkeselamatan;
  4. Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan;
  5. Penerapan Manajemen Kecepatan;
  6. Menyelenggarakan Peningkatan Standar
  7. Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan;
  8. Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan;
  9. Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan;

 

 

DOWNLOAD PDF :
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

LABEL :

DISHUB KUTAI KARTANEGARA, KESELAMATAN JALAN



Komentar (0)
Komentar