BERITA / INFORMASI DISHUB

dinas perhubungan kutai kartanegara_menuju smart city smart governmet

Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance

07 Desember 2018

Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance

Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance

SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR [PORT CLEARANCE] adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya. Tanpa Surat Persetujuan Berlayar, maka kapal tidak diizinkan berlayar.

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Berdasarkan Pasal 219 ayat [1] Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran , diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memilki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan  perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dan untuk Penerbitan Surat Ijin Berlayar di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 82 Tahun 2014  tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal , kewenangan penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai Danau yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota menjadi kewenangan pemerintah pusat [Syahbandar] , yang pelaksanaanya dilakukan oleh KSOP / UPP dan Surat Persetujuan Berlayar Harus diterbitkan oleh  Syahbandar.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 219 ayat [1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran , surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan , dan Surat persetujuan berlayar merupakan bukti otentik bahwa :

  1. Kapal telah diperiksa;
  2. Memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
  3. Telah memenuhi kewajiban dibidang pelayaran lainnya;

Selain kapal harus laik laut, kewajiban kapal lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan perlayaran yang berlaku dibidang pelayaran .Yang mana bukti kewajiban lainnya adalah :

  1. Bukti pembayaran jasa kepelabuhan.
  2. Bukti pembayaran jasa kenavigasian.
  3. Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan.
  4. Persetujuan [clearance] dari bea dan cukai.
  5. Persetujuan [clearance] imigrasi.
  6. Perseujuan [clearance] karantina.

Dalam prakteknya , dampak / sanksi terhadap pelanggaran berlayar tanpa surat persetujuan berlayar [SPB} diantaranya berupa penahanan terhadap kapal , pembekuan izin atau sertifikat sehingga tidak dapat beroperasi dalam beberapa waktu yang telah ditentukan , hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mana nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar telah melanggar Pasal 323 yang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dibuat untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan transportasi laut, dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan Negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan Negara.

 



TAG :

BERITA / INFORMASI DISHUB, KESELAMATAN TRANSPORTASI, SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE, DISHUB KUTAI KARTANEGARA

SHARE :
Facebook Twitter