Please enable JS

Galeri File dan Dokumen Dinas Perhubungan

Pencarian File / Dokumen

about us
about us

FILE DAN DOKUMEN DISHUB

01Jul

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
 Latar Belakang: Untuk meningkatkan perlindungan keselamatan dan mengurangi fatalitas kecelakaan.Mengikuti perkembangan teknologi keselamatan kendaraan bermotor.Peraturan sebelumnya (PM 74 Tahun 2021) sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Isi Perubahan: Penambahan Definisi ...
18Mar

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan / Edaran Bupati
Perbup Kutai Kartanegara 20/2025 mengatur teknis pemberian THR & Gaji ke-13 bagi aparatur daerah, selaras dengan PP 11/2025. Peraturan ini mencakup landasan hukum, definisi istilah, daftar penerima (PNS, PPPK, pejabat daerah), komponen tunjangan, mekanisme pencairan, serta pengendalian akuntabilitas. Intinya, Perbup ini menjamin pemberian THR & Gaji ke-13 yang transparan, adil, ...
26Feb

Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peraturan / Edaran Bupati
Tenggarong, 26 Februari 2025 – Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui surat edaran resmi, Pemkab Kukar menetapkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Surat edaran yang ditandatangani ...
24Feb

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
UU No. 1 Tahun 2025 adalah fondasi hukum yang memperbarui tata kelola BUMN di Indonesia, menekankan efisiensi, profesionalisme, dan kontribusi pada negara. UU ini menyentuh aspek krusial seperti: Asas dan Tujuan BUMN: Demokrasi ekonomi, GCG (transparansi, akuntabilitas, dll.), dan tujuan yang luas (keuntungan, pelayanan publik, pengembangan industri).Kewenangan Pengelolaan: Presiden sebagai pemegang ...
17Feb

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah
Fokus pada Sektor Migas: Perubahan signifikan pada persentase dan jangka waktu retensi DHE untuk sektor Migas menunjukkan bahwa pemerintah mengakui karakteristik khusus sektor ini (volatilitas harga, kebutuhan investasi besar, dll.) dan berusaha memberikan insentif ...
11Feb

Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Presiden RI
Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.Latar Belakang: Penyesuaian jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya terkait hasil pemilihan serentak tahun 2024 dan Putusan Mahkamah ...
10Feb

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Peraturan Presiden RI
A. Latar Belakang dan Dasar Hukum Konteks: Perpres ini dibuat untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.Fungsi: RPJMN 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam ...
20Jan

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Pemerintah
Perpres No. 2 Tahun 2025: Penguatan BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nasional   Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025, sebuah revisi krusial terhadap Perpres Nomor 192 Tahun 2014, menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan. Perpres ini bukan sekadar amandemen rutin, melainkan sebuah penataan ulang kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas Badan Pengawasan ...
13Jan

Peraturan Menteri (PM) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Peraturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara di Indonesia. Peraturan ini, yang ditetapkan pada 2 Januari 2025 dan diundangkan pada 13 Januari 2025, ...
03Jan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,

Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
PMK Nomor 131 Tahun 2024 juga mengatur tentang: ·         Definisi istilah-istilah penting dalam konteks PPN, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Daerah Pabean, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Impor, Pengusaha, dan Pengusaha Kena Pajak. ·         Pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di ...