06 Okt 2025 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] /
2025
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai babak baru dalam evolusi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengukir perubahan mendalam atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, regulasi ini merangkul semangat demokrasi ekonomi, di mana kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, dan kelestarian lingkungan menjadi pilar utama. Negara, melalui BUMN, hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai penggerak kemajuan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.
01 Okt 2025 /
editor /
Peraturan BKN /
2025
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah secara resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan karier para abdi negara. Intinya, BKN ingin memberikan penghargaan yang lebih cepat dan relevan kepada PNS yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi.
01 Jul 2025 /
editor /
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan /
2025
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
30 Apr 2025 /
editor /
Peraturan Pemerintah /
2025
Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18 Mar 2025 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025 Peraturan resmi yang mengatur secara rinci tentang pemberian THR dan
Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara di Kabupaten Kutai Kartanegara
untuk tahun 2025. Peraturan ini mencakup siapa saja yang berhak
menerima, komponen yang diperhitungkan, waktu pembayaran, dan aspek
teknis lainnya.
26 Feb 2025 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Tenggarong, 26 Februari 2025 – Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui surat edaran resmi, Pemkab Kukar menetapkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara, Drs. Edi Damansyah, M.Si, mengatur bahwa selama bulan Ramadhan, ASN akan bekerja dengan jadwal sebagai berikut:
Hari Senin sampai Kamis: Pukul 08.00 hingga 15.00.
Hari Jumat: Pukul 08.00 sampai 15.30, dengan waktu istirahat yang dipersingkat menjadi 30 menit, yaitu pukul 12.00 hingga 12.30.
Selain penyesuaian jam kerja, apel pagi ...
24 Feb 2025 /
Unknown User /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] /
2025
UU ini mengubah beberapa pasal dalam UU sebelumnya terkait BUMN. Beberapa poin yang diubah atau ditambahkan termasuk:
Asas dan Tujuan BUMN.Kewenangan atas Pengelolaan BUMN.Badan Pengelola Investasi.Holding Investasi dan Holding Operasional.Modal dan Penyertaan Modal Negara.Privatisasi.Pembubaran BUMN.Sumber Daya Manusia.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.Penyelesaian Perselisihan BUMN.
17 Feb 2025 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa
Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber
Daya Alam merupakan langkah maju dalam
penyempurnaan kebijakan DHE SDA. Perubahan ini bertujuan untuk menyeimbangkan
antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan memberikan
insentif yang lebih sesuai bagi eksportir, terutama di sektor Migas.
Keberhasilan implementasi PP ini akan sangat bergantung pada efektivitas
pengawasan dan koordinasi antar lembaga.
11 Feb 2025 /
editor /
Peraturan Presiden RI
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2025 merevisi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya. Revisi ini diperlukan karena hasil Pemilu 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Poin Penting:
Presiden Berhak Melantik Serentak: Presiden dapat melantik kepala daerah dan wakilnya secara serentak di Ibu Kota.Tanggal Pelantikan: Pelantikan serentak oleh Presiden direncanakan pada 20 Februari 2025, kecuali ada sengketa pemilu yang belum selesai di Mahkamah Konstitusi.Sumpah/Janji Jabatan: Terdapat penyesuaian lafal sumpah/janji jabatan sesuai agama yang dianut.Aceh: Ada ketentuan khusus untuk pelantikan di Aceh yang melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.Berlaku: Peraturan ini mulai ...
10 Feb 2025 /
editor /
Peraturan Presiden RI
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen
penting yang akan menjadi arah pembangunan nasional selama lima tahun ke
depan. Perpres ini menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi,
evaluasi, dan partisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan. Dengan adanya RPJMN ini, diharapkan pembangunan di Indonesia
dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
20 Jan 2025 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Perpres ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat
peran BPKP dalam mengawasi keuangan negara dan pembangunan. Penambahan posisi
Wakil Kepala dan penataan struktur organisasi BPKP diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPKP. Fokus pada pengawasan intern dan
akuntabilitas keuangan negara menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah
korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Informasi Umum
Jenis
Dokumen: Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres)Nomor
dan Tahun: Nomor 2 Tahun 2025Judul:
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan PembangunanTujuan:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPKP ...
13 Jan 2025 /
editor /
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri
(PM) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara. Peraturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan
optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara di Indonesia.
03 Jan 2025 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Perubahan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di
Indonesia Mulai 1 Januari 2025
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati,
telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini akan mulai berlaku pada
1 Januari 2025 dan membawa sejumlah perubahan signifikan dalam penerapan PPN di
Indonesia.
Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan
aspek keadilan di masyarakat dalam penerapan tarif PPN.
31 Des 2024 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas
Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
Serta Derivatif Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 merupakan langkah
penting dalam pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital di Indonesia.
Dengan memindahkan kewenangan ke OJK dan BI, diharapkan sektor ini dapat
berkembang secara sehat, aman, dan memberikan manfaat bagi perekonomian
nasional. Kunci keberhasilan PP ini terletak pada efektivitas koordinasi antar
regulator, kemampuan OJK dan BI dalam mengadaptasi diri terhadap perkembangan
teknologi, dan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi yang baru.
11 Des 2024 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Surat Edaran Nomor: B-5934/ORG/065.11/12/2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merilis daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2025. Surat edaran ini ditujukan kepada semua instansi pemerintahan dan pihak terkait di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18 Okt 2024 /
editor /
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan penugasan pembangunan dan
pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota
Nusantara. Pembentukan organisasi dan tata kerja kantor unit
penyelenggara bandar udara khusus ibu kota nusantara ini telah mendapat
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
11 Okt 2024 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.Pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.
Tujuan dan Fungsi Dokumen:
Memberikan panduan yang terstruktur dan komprehensif bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.Menjamin keselarasan perencanaan anggaran SKPD dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.Mendorong penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
13 Sep 2024 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 59 Tahun
2024 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] Tahun
2025-2045.Undang-undang ini bertujuan
untuk menjadi pedoman pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, dengan
visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045
22 Jul 2024 /
editor /
Peraturan Presiden RI
Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk menyesuaikan mekanisme pengalokasian lahan bagi kegiatan pertambangan, khususnya mengarahkan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.
10 Jun 2024 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap
meningkatnya ancaman dan kompleksitas serangan siber secara global, yang dapat
berdampak signifikan terhadap sistem informasi, infrastruktur kritis, dan
privasi individu di Indonesia. RAN Kamsiber merupakan implementasi dari
Strategi Keamanan Siber Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya (Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2023) dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
31 Mei 2024 /
editor /
Peraturan Menteri Keuangan
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 merupakan satuan
biaya berupa
harga
satuan, tarif, dan indeks
yang
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran
dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
Penerapan penggunaan
Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
13 Mei 2024 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Penjelasan Ketentuan Perpanjangan
Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
24 Apr 2024 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah
08 Mar 2024 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-9/ORG/100.3.4.2/03/2024 Tentang Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan Tahun 2024
11 Jan 2024 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024
04 Jan 2024 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badanSubjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai PajakWajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganSubjek Retribusi adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau
perizinan.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.Jasa Parkir adalah
jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau ...
08 Des 2023 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 855 Tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 3 Tahun 2023, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024,
14 Nov 2023 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruangRencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai
KartanegaraRuang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,
ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan kehidupannya.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Penyelenggaraan Penataan Ruang
adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
09 Nov 2023 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023Tentang Perubahan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023
31 Okt 2023 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Pada tanggal
31 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang
(UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau UU ASN.
Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
11 Okt 2023 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Perbup Kukar 60-2023 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
08 Agu 2023 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 27
Tahun 2023 Tentang
Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan
Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara
20 Jul 2023 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Keputusan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
23 Jun 2023 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Perubahan atas Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Invertarisasi Pemutahiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
23 Jun 2023 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
24 Mei 2023 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Berdasarkan
Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan untuk melaksanakan Surat Kemeterian Dalam Negeri Direktorat
Jendral Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/35948/Keuda, tentang Persetujuan
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepada Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021
tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu
dilakukan perubahan;
30 Mar 2023 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Bahwa didalam Sistem
Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 masih
terdapat beberapa item standar harga satuan baik Standar Biaya Umum, Harga
Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang belum menjadi lampiran
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2023,
sehingga perlu dilakukan revisi lampiran Peraturan Bupati.
01 Nov 2022 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Perhitungan besaran
tambahan penghasilan setiap bulannya dengan menggunakan perhitungan secara
manual dan/atau menggunakan aplikasi
13 Jul 2022 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran
Nomor Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai
Republik Indonesia Di
Lingkungan Pemerintah Daerah
04 Jul 2022 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13 Apr 2022 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah
28 Feb 2022 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2
, dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di
Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua,
terhitung tanggal 1 Maret 2022 s.d 14 Maret 2022.
23 Jan 2022 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022
TENTANG
PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
21 Jan 2022 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di sease 2019 [COVID-19]
17 Jan 2022 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Inmendagri Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 serta mengoptimalkan posko penangan corona
virus disease 2019 di wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi ,
Maluku, Dan Papua tertanggal yang di mulai pada tanggal 18 Januari 2022 sampai
dengan 31 Desember 2022
05 Jan 2022 /
editor /
Keputusan / Edaran Gubernur
Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.
05 Jan 2022 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem
penyelenggaraan
keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan secara adil,transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.
31 Des 2021 /
editor /
Keputusan Presiden RI
Menetapkan
pandemi Corona Virus Disease 2019 [COVID-19] yang merupakan
Global Pandemic sesuai pemyataan
World Health
Organization secara faktual
masih
terjadi
dan belum berakhir di Indonesia.
Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta
dampaknya
khususnya
di bidang kesehatan, ekonomi,
dan sosial, Pemerintah dapat menetapkan
bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan
antara Pemerintah dengan badan
usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema
lainnya.
09 Des 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Covid 2019 Pada Saat Natal Dan Tahun Baru Tahun 2022
29 Nov 2021 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor ;
B-2521/DINKES/065/11/11/2021 Tentang Pembatasan Aktifitas dan Penegakan Protokol
Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal
Tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara
23 Nov 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 26 tahun 2021 tentang pembatasan
kegiatan bepergian ke luar daerah dan cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Selama Periode Hari Raya Natal Tahun
2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
22 Nov 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022
27 Sep 2021 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Perbup No. 26 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas PerhubunganPeraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 26 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan,
termasuk juga diatur tentang: ...
20 Sep 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua
06 Sep 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.
23 Agu 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Level di Luar Jawa dan Bali
02 Agu 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona
Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, Dan Papua
.
02 Agu 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk
Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019
29 Jul 2021 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 250/SK.BUP/HK/2021
26 Jul 2021 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] Level 4
Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Lonjakan Kasus Corona Virus Disease / Covid-19
di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
07 Jul 2021 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut Renja - PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun.RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai : Pedoman perangkat daerah dalam menyusun renja - PD Tahun 2022, danPedoman Penyusunan Rancangan KUA serta PPAS Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
05 Jul 2021 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Bertujuan :Meningkatkan efiesiensi biaya transportasi mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.Mewujudkan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang di akibatkan penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan, danMemberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
01 Jul 2021 /
editor /
Peraturan Daerah Provinsi
Dalam Proses Update Data
18 Jun 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
16 Jun 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021
14 Jun 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Perpanjangan PPKM Mikro Mulai Dari 15 Juni 2021 Sampai dengan 28 Juni 2021.Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM]
berbasis mikro diperpanjang
dan lebih mengoptimalkan
Pos Komando [Posko] Penanganan Corona Virus Disease 2019 [COVID-19]
di tingkat Desa dan
Kelurahan.
18 Mei 2021 /
editor /
Keputusan / Edaran Gubernur
Pemenhub Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
05 Apr 2021 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan 68 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
02 Feb 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pemamfaatan wilayah udata, pesawat udara,bandar udara,angkutan udara,navigasi penerbangan,
keselamatan dan keamanan,lingkungan hidup serta penunjang dan fasilitas umum
lainnya.
Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat
terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena
reaksi udara terhadap permukaan bumi yang di gunakan untuk penerbangan,
Pesawat Terbang adalah pesawat Udara yang lebih berat dari
udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri
02 Feb 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Berusaha Di Daerah
.
Pelaksanaan Investivigasi Kecelakaan
Transportasi dilakukan
Setelah
menerima pemberitahuan terjadinya kecelakaan Kereta Api, Kapal, dan Pesawat
Udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, Komite Nasional
Keselamatan Transportasi melakukan persiapan investigasi.
01 Feb 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
18 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Perkeretaapian adalah satu
kesatuan system yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia,
serta norma manusia persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi
kereta api. Perkeretaapian Umum adalah Perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan
orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
15 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
11 Jan 2021 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Informasi Elektronik adalah
satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Transaksi Elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau
media elektronik lainnya.
08 Jan 2021 /
Unknown User /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakaat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan penataan penyelenggaraan transportasi.
08 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
07 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
07 Jan 2021 /
Unknown User /
Peraturan / Edaran Bupati
Untuk mengintensifkan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kutai Kartanegara baik untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan upaya penataan dan pengelolaan penyelenggaraan perparkiran secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan parkir.
07 Jan 2021 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Retribusi parkir
adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan.Tempat parkir
adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang di tentukan, yaitu di tepi
jalan umum atau badan di jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir
tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di
lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas
parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan
yang memungut biaya tertentu
06 Jan 2021 /
Unknown User /
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Pengerukan adalah pekerjaan mengubah
bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman
dan lebar yang di kehendaki atau
untuk mengambil material dasar perairan yang di
pergunakan untuk keperluan tertentu.
Reklamasi adalah pekerjaan timbunan
di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman
perairan.
06 Jan 2021 /
Unknown User /
Peraturan / Edaran Bupati
Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis guna peningkatan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
05 Jan 2021 /
Unknown User /
Peraturan Pemerintah
Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau Ruang Kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
04 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
04 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
02 Jan 2021 /
Unknown User /
Peraturan Pemerintah /
2021
Pelayaran Adalah Satu Kesatuan
Sistem Yang Terdiri Atas Angkutan Di Perairan, Kepelabuhanan Keselamatan Dan
Keamanan, Serta Pelindungan Lingkungan Maritim.Perairan
Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan
perairan pedalamannyaAngkutan di Perairan adalah kegiatan
mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan
kapal.
Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya.Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalammenunjang usaha pokoknya.
Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan
usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran.
Kepelabuhanan
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau
barang,keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan ...
02 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Bahwa dalam rangka mempercepat
penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang
kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
02 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Untuk
melaksanakan ketentuan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3), UU No.23
Tahun 2014 Pasal 264 ayat (1), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008
sehingga diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016-2021.
Dasar
Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun
2004, UU No.9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010.Dalam
Peraturan Daerah ini membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Di
dalamnya meliputi Ruang lingkup RPJMD, Sistematika RPJMD, Visi dan Misi,
...
01 Jan 2021 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas
dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan
undang-undang; bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan
wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara; bahwa pelayaran yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan
perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi
nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem
transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis; bahwa perkembangan ...
01 Jan 2021 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna
DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada
tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan
yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya
16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.
01 Jan 2021 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
01 Jan 2021 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Penyelenggaraan
pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatanpelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
Efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan
lebihmemperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah
dan antardaerah,potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan
persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
01 Jan 2021 /
editor /
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Penyebaran Coronq Virus Disease 2019 [COVID-L9] dengan jumlah kasus
dan /atau jumlah
kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,serta
kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
01 Jan 2021 /
editor /
Peraturan Presiden RI
Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi
Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
30 Des 2020 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri Indonesia.Peraturan ini berisi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan bertujuan untuk memberikan arahan dalam pengelolaan
keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Dokumen ini mencakup kebijakan
pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah, yang meliputi tahap penetapan
dan penagihan pendapatan daerah, tahap penerimaan pendapatan daerah, tahap
penyetoran pendapatan daerah, pembukuan pendapatan daerah, dan pembuatan
Laporan Pertanggungjawaban [LPJ] Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Daerah
15 Mei 2020 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan
Barang dan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia
06 Mar 2020 /
editor /
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18 Des 2018 /
editor /
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang
Umum atau Mobil
Bus Umum dalam wilayah perkotaan
dan/ atau kawasan tertentu
atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan
dan waktu tetap
12 Apr 2016 /
editor /
Peraturan / Edaran Bupati
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
01 Okt 2013 /
editor /
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
26 Agu 2013 /
editor /
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota /
2013
Poin-poin Kunci:
Objek Retribusi: Pemindahan dan penyimpanan kendaraan yang mogok atau kecelakaan di jalan.
Subjek Retribusi: Pemilik atau pengguna kendaraan yang dipindahkan/disimpan.
Golongan: Termasuk retribusi jasa usaha.
Tarif: Ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, jarak pemindahan, dan lama penyimpanan. Besaran tarif terperinci terdapat di lampiran.
Pembayaran: Diatur melalui SPORD, SKRD, dan SKRDKBT.
Sanksi: Denda administrasi 2% per bulan untuk keterlambatan pembayaran, dan kendaraan yang tidak diambil lebih dari 6 bulan dapat dilelang.
Kewenangan: Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.
Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Agustus 2013.
#derek #kendaraan #retribusi
29 Feb 2012 /
editor /
Peraturan Kapolri
Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
keadaan terbebasnya setiap orang,
barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau
rasa takut dalam
berlalu lintas.
17 Agu 1945 /
editor /
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Untuk
mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan
berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;