Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan merupakan landasan hukum penting dalam penataan ekosistem aset digital di Indonesia. Diterbitkan sebagai tindak lanjut UU PPSK, PP ini secara resmi memindahkan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto, derivatif keuangan, dan aset keuangan digital lainnya dari Bappebti ke OJK dan BI, mulai 10 Januari 2025. Langkah ini bertujuan memperkuat sektor keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, mendorong inovasi, serta menciptakan regulasi yang setara. PP ini mengatur peralihan tugas secara rinci, termasuk pembentukan tim transisi, pengalihan dokumen dan data, penggunaan infrastruktur, serta koordinasi antar lembaga. Dengan regulasi yang lebih terstruktur dan pengawasan yang lebih ketat di bawah OJK dan BI, diharapkan sektor aset digital di Indonesia dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.