Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

untuk kata kunci "Undang-Undang"

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
1
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 31 Maret 2026 Detail
2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
📝 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 06 Oktober 2025 Detail
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
📝 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 24 Februari 2025 Detail
4
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
📝 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Peraturan Presiden RI 10 Februari 2025 Detail
5
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
📝 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 03 Januari 2025 Detail
1
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
31 Maret 2026 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2026 dan ditujukan kepada seluruh Gubernur serta Bupati/Wali Kota di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait efisiensi nasional dan percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
📝 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
06 Oktober 2025 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai babak baru dalam evolusi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengukir perubahan mendalam atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, regulasi ini merangkul semangat demokrasi ekonomi, di mana kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, dan kelestarian lingkungan menjadi pilar utama. Negara, melalui BUMN, hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai penggerak kemajuan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
📝 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
24 Februari 2025 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
UU ini mengubah beberapa pasal dalam UU sebelumnya terkait BUMN. Beberapa poin yang diubah atau ditambahkan termasuk: Asas dan Tujuan BUMN.Kewenangan atas Pengelolaan BUMN.Badan Pengelola Investasi.Holding Investasi dan Holding Operasional.Modal dan Penyertaan Modal Negara.Privatisasi.Pembubaran BUMN.Sumber Daya Manusia.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.Penyelesaian Perselisihan BUMN. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
4
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
📝 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
10 Februari 2025 Peraturan Presiden RI
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen penting yang akan menjadi arah pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Perpres ini menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan partisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya RPJMN ini, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
5
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
📝 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
03 Januari 2025 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Perubahan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Mulai 1 Januari 2025 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan membawa sejumlah perubahan signifikan dalam penerapan PPN di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan aspek keadilan di masyarakat dalam penerapan tarif PPN. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen