Galeri File dan Dokumen Dinas Perhubungan

PMK Nomor 131 Tahun 2024 juga mengatur tentang: ·         Definisi istilah-istilah penting dalam konteks PPN, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Daerah Pabean, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Impor, Pengusaha, dan Pengusaha Kena Pajak. ·         Pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di ...

Melalui Surat Edaran Nomor: B-5934/ORG/065.11/12/2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merilis daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2025. Surat edaran ini ditujukan kepada semua instansi pemerintahan dan pihak terkait di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan ini didasarkan pada keputusan bersama dari Menteri Agama, Plt. Menteri Ketenagakerjaan, dan ...

Pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025. Tujuan dan Fungsi Dokumen: Memberikan panduan yang terstruktur dan komprehensif bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.Menjamin keselarasan perencanaan anggaran SKPD dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.Mendorong penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang efektif, ...

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] Tahun 2025-2045. Undang-undang ini bertujuan untuk menjadi pedoman pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, dengan visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 . Undang – undang ini mencakup beberapa aspek penting, seperti :Pengertian dan Kerangka RPJPN : Mendefinisikan RPJPN ...

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 merupakan amandemen atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk menyesuaikan mekanisme pengalokasian lahan bagi kegiatan pertambangan, khususnya mengarahkan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan ...

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 merupakan satuan  biaya berupa  harga  satuan, tarif, dan indeks  yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025. Penerapan   penggunaan   Standar   Biaya   Masukan   Tahun Anggaran   2025   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2024 memberikan penjelasan mengenai perpanjangan batas usia anak pegawai negeri sipil (PNS) yang berhak menerima tunjangan keluarga. Berikut adalah poin-poin penting dari surat edaran tersebut:Latar Belakang Dalam rangka menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pemberian tunjangan keluarga, perlu memperjelas ketentuan persyaratan perpanjangan batas usia ...

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Pengelola  Barang  adalah  pejabat  yang  berwenang  dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan  pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Penilaian  adalah ...

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan bahwa Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah / 2024 Masehi ditetapkan minimal 32,5 jam (Tiga Puluh Dua Jam dan Tiga Puluh Menit) per minggu.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 Nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercantum dalam Lampiran Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024. Bagi instansi pemerintah yang telah menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatannya ...