Galeri File dan Dokumen Dinas Perhubungan

 Latar Belakang: Untuk meningkatkan perlindungan keselamatan dan mengurangi fatalitas kecelakaan.Mengikuti perkembangan teknologi keselamatan kendaraan bermotor.Peraturan sebelumnya (PM 74 Tahun 2021) sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Isi Perubahan: Penambahan Definisi ...

Perbup Kutai Kartanegara 20/2025 mengatur teknis pemberian THR & Gaji ke-13 bagi aparatur daerah, selaras dengan PP 11/2025. Peraturan ini mencakup landasan hukum, definisi istilah, daftar penerima (PNS, PPPK, pejabat daerah), komponen tunjangan, mekanisme pencairan, serta pengendalian akuntabilitas. Intinya, Perbup ini menjamin pemberian THR & Gaji ke-13 yang transparan, adil, ...

Tenggarong, 26 Februari 2025 – Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui surat edaran resmi, Pemkab Kukar menetapkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Surat edaran yang ditandatangani ...

UU No. 1 Tahun 2025 adalah fondasi hukum yang memperbarui tata kelola BUMN di Indonesia, menekankan efisiensi, profesionalisme, dan kontribusi pada negara. UU ini menyentuh aspek krusial seperti: Asas dan Tujuan BUMN: Demokrasi ekonomi, GCG (transparansi, akuntabilitas, dll.), dan tujuan yang luas (keuntungan, pelayanan publik, pengembangan industri).Kewenangan Pengelolaan: Presiden sebagai pemegang ...

Fokus pada Sektor Migas: Perubahan signifikan pada persentase dan jangka waktu retensi DHE untuk sektor Migas menunjukkan bahwa pemerintah mengakui karakteristik khusus sektor ini (volatilitas harga, kebutuhan investasi besar, dll.) dan berusaha memberikan insentif ...

Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.Latar Belakang: Penyesuaian jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya terkait hasil pemilihan serentak tahun 2024 dan Putusan Mahkamah ...

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum Konteks: Perpres ini dibuat untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.Fungsi: RPJMN 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam ...

Perpres No. 2 Tahun 2025: Penguatan BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nasional   Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025, sebuah revisi krusial terhadap Perpres Nomor 192 Tahun 2014, menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan. Perpres ini bukan sekadar amandemen rutin, melainkan sebuah penataan ulang kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas Badan Pengawasan ...

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Peraturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara di Indonesia. Peraturan ini, yang ditetapkan pada 2 Januari 2025 dan diundangkan pada 13 Januari 2025, ...

PMK Nomor 131 Tahun 2024 juga mengatur tentang: ·         Definisi istilah-istilah penting dalam konteks PPN, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Daerah Pabean, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Impor, Pengusaha, dan Pengusaha Kena Pajak. ·         Pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di ...