Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Tujuan:

• Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.
• Mempercepat pelaksanaan pengadaan untuk optimalisasi anggaran.
• Mengatur pengadaan barang/jasa di tingkat desa.

Poin-Poin Utama:

• Definisi yang Diperbarui: Memberikan definisi rinci dari berbagai istilah dalam pengadaan.
• Ruang Lingkup: Mengatur pengadaan yang didanai oleh APBN/APBD/APB Desa.
• Kebijakan Pengadaan: Menekankan transparansi, kompetisi, penggunaan teknologi, dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
• Etika Pengadaan: Menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat.
• Kewenangan Pengguna Anggaran (PA): Menjelaskan tugas dan wewenang PA dalam proses pengadaan.
• Metode Pemilihan Penyedia: Menjabarkan berbagai metode pemilihan penyedia, termasuk e-purchasing, pengadaan langsung, dan tender.
• Preferensi Harga: Memberikan preferensi harga untuk produk dalam negeri dan UMKM.
• Pengadaan Berkelanjutan: Memasukkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan institusional.
• Pengadaan di Desa: Mengatur pengadaan yang dilakukan di tingkat desa dengan prioritas pada pemberdayaan masyarakat desa dan penggunaan material lokal.
• Sanksi: Menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan.
• Ketentuan Peralihan: Mengatur kelanjutan proses pengadaan yang sudah berjalan sebelum Perpres ini berlaku.

Perubahan Utama dari Perpres Sebelumnya:

• Lebih menekankan pada penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.
• Memperjelas definisi dan proses pengadaan.
• Menambahkan ketentuan terkait pengadaan berkelanjutan dan pengadaan di tingkat desa.

Implikasi:

• Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan pemerintah.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.
• Mendukung pembangunan di tingkat desa melalui pengadaan yang tepat sasaran.