Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
1
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
Peraturan / Edaran Bupati 01 April 2026 Detail
2
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 31 Maret 2026 Detail
3 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 19 Januari 2026 Detail
4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
📝 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 06 Oktober 2025 Detail
5
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
📝 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Peraturan BKN 01 Oktober 2025 Detail
1
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
01 April 2026 Peraturan / Edaran Bupati
Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Optimalisasi Efisiensi Energi dalam Rangka Efisiensi Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
2
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
31 Maret 2026 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2026 dan ditujukan kepada seluruh Gubernur serta Bupati/Wali Kota di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait efisiensi nasional dan percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
📝 Regulasi Induk Nasional Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID (Berita Negara RI Tahun 2026 No. 72)
19 Januari 2026 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa merupakan regulasi induk nasional terbaru pengganti Permendagri No. 3 Tahun 2017. Regulasi ini memuat pedoman komprehensif 53 halaman yang mengatur kelembagaan PPID Utama dan PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah, digitalisasi tata kelola layanan, klasifikasi informasi, tata cara pengujian konsekuensi, serta penyelesaian sengketa informasi. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
📝 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
06 Oktober 2025 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai babak baru dalam evolusi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengukir perubahan mendalam atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, regulasi ini merangkul semangat demokrasi ekonomi, di mana kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, dan kelestarian lingkungan menjadi pilar utama. Negara, melalui BUMN, hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai penggerak kemajuan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
5
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
📝 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
01 Oktober 2025 Peraturan BKN
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah secara resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan karier para abdi negara. Intinya, BKN ingin memberikan penghargaan yang lebih cepat dan relevan kepada PNS yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen