Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Optimalisasi Efisiensi Energi dalam Rangka Efisiensi Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. ...Selengkapnya

Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2026 dan ditujukan kepada seluruh Gubernur serta Bupati/Wali Kota di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait efisiensi nasional dan percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah. ...Selengkapnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai babak baru dalam evolusi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengukir perubahan mendalam atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, regulasi ini merangkul semangat demokrasi ekonomi, di mana kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, dan kelestarian lingkungan menjadi pilar utama. Negara, melalui BUMN, hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai penggerak kemajuan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. ...Selengkapnya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah secara resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan karier para abdi negara. Intinya, BKN ingin memberikan penghargaan yang lebih cepat dan relevan kepada PNS yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi. ...Selengkapnya

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. ...Selengkapnya