Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
46
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
📝 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Peraturan Pemerintah 17 Februari 2025 Detail
47
Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
📝 Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
Peraturan Presiden RI 11 Februari 2025 Detail
48
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
📝 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Peraturan Presiden RI 10 Februari 2025 Detail
49
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Pemerintah 20 Januari 2025 Detail
50 Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan 13 Januari 2025 Detail
46
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
📝 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
17 Februari 2025 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam  merupakan langkah maju dalam penyempurnaan kebijakan DHE SDA. Perubahan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan memberikan insentif yang lebih sesuai bagi eksportir, terutama di sektor Migas. Keberhasilan implementasi PP ini akan sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan koordinasi antar lembaga. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
47
Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
📝 Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
11 Februari 2025 Peraturan Presiden RI
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2025 merevisi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya. Revisi ini diperlukan karena hasil Pemilu 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Poin Penting: Presiden Berhak Melantik Serentak: Presiden dapat melantik kepala daerah dan wakilnya secara serentak di Ibu Kota.Tanggal Pelantikan: Pelantikan serentak oleh Presiden direncanakan pada 20 Februari 2025, kecuali ada sengketa pemilu yang belum selesai di Mahkamah Konstitusi.Sumpah/Janji Jabatan: Terdapat penyesuaian lafal sumpah/janji jabatan sesuai agama yang dianut.Aceh: Ada ketentuan khusus untuk pelantikan di Aceh yang melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.Berlaku: Peraturan ini mulai berlaku sejak 11 Februari 2025. Tujuan Utama: Menyesuaikan aturan pelantikan kepala daerah dengan hasil Pemilu 2024 dan keputusan Mahkamah Konstitusi.  ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
48
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
📝 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
10 Februari 2025 Peraturan Presiden RI
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen penting yang akan menjadi arah pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Perpres ini menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan partisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya RPJMN ini, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
49
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
20 Januari 2025 Peraturan Pemerintah
Perpres ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat peran BPKP dalam mengawasi keuangan negara dan pembangunan. Penambahan posisi Wakil Kepala dan penataan struktur organisasi BPKP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPKP. Fokus pada pengawasan intern dan akuntabilitas keuangan negara menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Informasi Umum Jenis Dokumen: Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres)Nomor dan Tahun: Nomor 2 Tahun 2025Judul: Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanTujuan: Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPKP agar lebih efektif dalam pengawasan intern dan meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, menyesuaikan tugas dan fungsi BPKP dengan perubahan kebijakan dan dinamika organisasi instansi pemerintah.Tanggal Ditetapkan: 20 Januari 2025Tanggal ... ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
50
Peraturan Menteri (PM) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
📝 Peraturan Menteri (PM) Nomor 2 Tahun 2025
13 Januari 2025 Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Peraturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara di Indonesia. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen