Perubahan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Mulai 1 Januari 2025 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan membawa sejumlah perubahan signifikan dalam penerapan PPN di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan aspek keadilan di masyarakat dalam penerapan tarif PPN. ...Selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital di Indonesia. Dengan memindahkan kewenangan ke OJK dan BI, diharapkan sektor ini dapat berkembang secara sehat, aman, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Kunci keberhasilan PP ini terletak pada efektivitas koordinasi antar regulator, kemampuan OJK dan BI dalam mengadaptasi diri terhadap perkembangan teknologi, dan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi yang baru. ...Selengkapnya

Surat Edaran Nomor: B-5934/ORG/065.11/12/2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merilis daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2025. Surat edaran ini ditujukan kepada semua instansi pemerintahan dan pihak terkait di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. ...Selengkapnya

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara. Pembentukan organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara bandar udara khusus ibu kota nusantara ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ...Selengkapnya

Pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.Pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025. Tujuan dan Fungsi Dokumen: Memberikan panduan yang terstruktur dan komprehensif bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.Menjamin keselarasan perencanaan anggaran SKPD dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.Mendorong penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. ...Selengkapnya