Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] Tahun 2025-2045.Undang-undang ini bertujuan untuk menjadi pedoman pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, dengan visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ...Selengkapnya

Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk menyesuaikan mekanisme pengalokasian lahan bagi kegiatan pertambangan, khususnya mengarahkan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan. ...Selengkapnya

Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dan kompleksitas serangan siber secara global, yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem informasi, infrastruktur kritis, dan privasi individu di Indonesia. RAN Kamsiber merupakan implementasi dari Strategi Keamanan Siber Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023) dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. ...Selengkapnya

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 merupakan satuan  biaya berupa  harga  satuan, tarif, dan indeks  yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025. Penerapan   penggunaan   Standar   Biaya   Masukan   Tahun Anggaran   2025   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. ...Selengkapnya

Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga