Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
21
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
📝 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan 01 Juli 2025 Detail
22
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Peraturan Pemerintah 30 April 2025 Detail
23
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025
📝 Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025
Peraturan / Edaran Bupati 18 Maret 2025 Detail
24
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Peraturan / Edaran Bupati 26 Februari 2025 Detail
25
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
📝 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 24 Februari 2025 Detail
21
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
📝 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
01 Juli 2025 Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. ...Selengkapnya
22
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
30 April 2025 Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...Selengkapnya
23
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025
📝 Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025
18 Maret 2025 Peraturan / Edaran Bupati
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025 Peraturan resmi yang mengatur secara rinci tentang pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025. Peraturan ini mencakup siapa saja yang berhak menerima, komponen yang diperhitungkan, waktu pembayaran, dan aspek teknis lainnya. ...Selengkapnya
24
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
26 Februari 2025 Peraturan / Edaran Bupati
Tenggarong, 26 Februari 2025 – Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui surat edaran resmi, Pemkab Kukar menetapkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara, Drs. Edi Damansyah, M.Si, mengatur bahwa selama bulan Ramadhan, ASN akan bekerja dengan jadwal sebagai berikut: Hari Senin sampai Kamis: Pukul 08.00 hingga 15.00. Hari Jumat: Pukul 08.00 sampai 15.30, dengan waktu istirahat yang dipersingkat menjadi 30 menit, yaitu pukul 12.00 hingga 12.30. Selain penyesuaian jam kerja, apel pagi ditiadakan selama bulan Ramadhan, meskipun demikian, kehadiran tetap wajib dicatat. Bupati Edi Damansyah juga menekankan pentingnya koordinasi antar unit kerja agar perubahan jadwal tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat. "Kami berharap seluruh ASN dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kukar," ujar Bupati Edi Damansyah ... ...Selengkapnya
25
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
📝 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
24 Februari 2025 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
UU ini mengubah beberapa pasal dalam UU sebelumnya terkait BUMN. Beberapa poin yang diubah atau ditambahkan termasuk: Asas dan Tujuan BUMN.Kewenangan atas Pengelolaan BUMN.Badan Pengelola Investasi.Holding Investasi dan Holding Operasional.Modal dan Penyertaan Modal Negara.Privatisasi.Pembubaran BUMN.Sumber Daya Manusia.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.Penyelesaian Perselisihan BUMN. ...Selengkapnya