Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan berbagai sumber:

Latar Belakang dan Tujuan

• Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.
• BUMN diharapkan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMN sebagai kepanjangan tangan negara.
• Peran BUMN dalam perekonomian nasional dinilai perlu dioptimalkan agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan di masa depan.
• Pengelolaan BUMN diharapkan lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional.
• Selain itu, UU ini bertujuan memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional[.
• UU ini juga dilatarbelakangi oleh perlunya pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional BUMN.

Perubahan-Perubahan Utama

• Asas Demokrasi Ekonomi: Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, serta tata kelola perusahaan yang baik
• Kekuasaan Presiden: Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan ini termasuk kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN
• Pelimpahan Kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut Badan) yang dibentuk dengan Undang-Undang ini
• Tujuan Pembentukan Badan: Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain
• Status Badan: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia
• Sumber Modal Badan: Modal Badan bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain

Pasal-Pasal Penting

Beberapa pasal penting dalam Undang-Undang ini meliputi:

• Pasal 3E: Menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
• Pasal 3G: Menyatakan bahwa Modal Badan bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain

Implikasi

• Dengan adanya UU ini, diharapkan BUMN dapat dikelola secara lebih profesional dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional
• Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara diharapkan dapat meningkatkan investasi dan operasional BUMN, serta menarik sumber dana lain untuk pengembangan BUMN
• UU ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional