Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 2 dokumen

dalam kategori Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
46
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
📝 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846)
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 30 April 2008 Detail
47 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 17 Agustus 1945 Detail
46
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
📝 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846)
30 April 2008 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan payung hukum tertinggi yang menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.Undang-undang ini mewajibkan seluruh Badan Publik (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi nonpemerintah yang menggunakan APBN/APBD/bantuan masyarakat) untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP), mengumumkan informasi secara berkala, serta melakukan pengujian konsekuensi ketat atas informasi yang berpotensi dikecualikan. ...Selengkapnya
17 Agustus 1945 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; ...Selengkapnya