📝 SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022 TENTANG PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
📝 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022
📝 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
📝 SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022 TENTANG PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
23 Januari 2022 Peraturan / Edaran Bupati
SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022
TENTANG
PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
...Selengkapnya
📝 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
05 Januari 2022 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem
penyelenggaraan
keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan secara adil,transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.
...Selengkapnya
📝 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022
22 November 2021 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022
...Selengkapnya
📝 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
15 Januari 2021 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom