Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

untuk kata kunci "Undang-Undang"

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
71
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
📝 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 11 Januari 2021 Detail
72
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penataan Penyelenggaraan Transportasi
📝 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penataan Penyelenggaraan Transportasi
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 08 Januari 2021 Detail
73 Peraturan Pemerintah 05 Januari 2021 Detail
74
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah 04 Januari 2021 Detail
75 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 01 Januari 2021 Detail
71
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
📝 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
11 Januari 2021 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. ...Selengkapnya
72
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penataan Penyelenggaraan Transportasi
📝 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penataan Penyelenggaraan Transportasi
08 Januari 2021 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakaat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan penataan penyelenggaraan transportasi. ...Selengkapnya
05 Januari 2021 Peraturan Pemerintah
Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau Ruang Kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu. ...Selengkapnya
74
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
04 Januari 2021 Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ...Selengkapnya
01 Januari 2021 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang; bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara; bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis; bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional; bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini ... ...Selengkapnya