Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencabutan 68 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakaat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan penataan penyelenggaraan transportasi. ...Selengkapnya

Untuk melaksanakan ketentuan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3), UU No.23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (1), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 sehingga diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004, UU No.9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010.Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Di dalamnya meliputi Ruang lingkup RPJMD, Sistematika RPJMD, Visi dan Misi, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Ketentuan Peralihan. ...Selengkapnya

Poin-poin Kunci: Objek Retribusi: Pemindahan dan penyimpanan kendaraan yang mogok atau kecelakaan di jalan. Subjek Retribusi: Pemilik atau pengguna kendaraan yang dipindahkan/disimpan. Golongan: Termasuk retribusi jasa usaha. Tarif: Ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, jarak pemindahan, dan lama penyimpanan. Besaran tarif terperinci terdapat di lampiran. Pembayaran: Diatur melalui SPORD, SKRD, dan SKRDKBT. Sanksi: Denda administrasi 2% per bulan untuk keterlambatan pembayaran, dan kendaraan yang tidak diambil lebih dari 6 bulan dapat dilelang. Kewenangan: Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Agustus 2013. #derek #kendaraan #retribusi ...Selengkapnya