Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
221
SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022
📝 SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022 TENTANG PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Peraturan / Edaran Bupati 23 Januari 2022 Detail
222
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di sease 2019 [COVID-19]
📝 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di sease 2019 [COVID-19]
Peraturan / Edaran Bupati 21 Januari 2022 Detail
223
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
📝 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 17 Januari 2022 Detail
224
Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.
📝 Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.
Keputusan / Edaran Gubernur 05 Januari 2022 Detail
225
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
📝 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 05 Januari 2022 Detail
221
SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022
📝 SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022 TENTANG PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
23 Januari 2022 Peraturan / Edaran Bupati
SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-2052/BKPSDM/065.11/08/2022 TENTANG PEMUTIHAN STATUS IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
222
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di sease 2019 [COVID-19]
📝 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di sease 2019 [COVID-19]
21 Januari 2022 Peraturan / Edaran Bupati
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di sease 2019 [COVID-19] ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
223
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
📝 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
17 Januari 2022 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Inmendagri Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level,  1 serta mengoptimalkan posko penangan corona virus disease 2019 di wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua tertanggal yang di mulai pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
224
Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.
📝 Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.
05 Januari 2022 Keputusan / Edaran Gubernur
Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
225
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
📝 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
05 Januari 2022 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil,transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen