Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Reset Filter
Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 2 dokumen

dalam kategori Peraturan Pemerintah

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
71
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
Peraturan Pemerintah 01 Oktober 2013 Detail
72
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
📝 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU KIP (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149)
Peraturan Pemerintah 23 Agustus 2010 Detail
71
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
01 Oktober 2013 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
Lihat Detail Dokumen
72
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
📝 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU KIP (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149)
23 Agustus 2010 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan aturan pelaksana teknis yang memberikan pedoman operasional bagi seluruh Badan Publik di tingkat pusat dan daerah.PP ini mengatur secara komprehensif kewajiban pengangkatan PPID dan PPID Pelaksana, tata kerja penyusunan prosedur operasional standar (SOP), tata cara pengklasifikasian informasi publik yang dikecualikan beserta jangka waktu pengecualiannya, mekanisme penetapan biaya penggandaan, serta kewajiban penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen