Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Reset Filter
Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

dalam kategori Peraturan Pemerintah

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
1
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Peraturan Pemerintah 30 April 2025 Detail
2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
📝 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Peraturan Pemerintah 17 Februari 2025 Detail
3
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Pemerintah 20 Januari 2025 Detail
4
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan
📝 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuanga
Peraturan Pemerintah 31 Desember 2024 Detail
5
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Peraturan Pemerintah 24 April 2024 Detail
1
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
30 April 2025 Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
2
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
📝 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
17 Februari 2025 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam  merupakan langkah maju dalam penyempurnaan kebijakan DHE SDA. Perubahan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan memberikan insentif yang lebih sesuai bagi eksportir, terutama di sektor Migas. Keberhasilan implementasi PP ini akan sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan koordinasi antar lembaga. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
3
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
20 Januari 2025 Peraturan Pemerintah
Perpres ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat peran BPKP dalam mengawasi keuangan negara dan pembangunan. Penambahan posisi Wakil Kepala dan penataan struktur organisasi BPKP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPKP. Fokus pada pengawasan intern dan akuntabilitas keuangan negara menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Informasi Umum Jenis Dokumen: Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres)Nomor dan Tahun: Nomor 2 Tahun 2025Judul: Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanTujuan: Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPKP agar lebih efektif dalam pengawasan intern dan meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, menyesuaikan tugas dan fungsi BPKP dengan perubahan kebijakan dan dinamika organisasi instansi pemerintah.Tanggal Ditetapkan: 20 Januari 2025Tanggal ... ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
4
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan
📝 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuanga
31 Desember 2024 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital di Indonesia. Dengan memindahkan kewenangan ke OJK dan BI, diharapkan sektor ini dapat berkembang secara sehat, aman, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Kunci keberhasilan PP ini terletak pada efektivitas koordinasi antar regulator, kemampuan OJK dan BI dalam mengadaptasi diri terhadap perkembangan teknologi, dan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi yang baru. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
5
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
24 April 2024 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Lihat Detail Dokumen