Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Reset Filter
Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

dalam kategori Peraturan Menteri / Setingkat Menteri

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
1
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 31 Maret 2026 Detail
2 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 19 Januari 2026 Detail
3
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
📝 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 03 Januari 2025 Detail
4
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028
📝 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 10 Juni 2024 Detail
5
Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
📝 Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 13 Mei 2024 Detail
1
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
31 Maret 2026 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2026 dan ditujukan kepada seluruh Gubernur serta Bupati/Wali Kota di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait efisiensi nasional dan percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
📝 Regulasi Induk Nasional Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID (Berita Negara RI Tahun 2026 No. 72)
19 Januari 2026 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa merupakan regulasi induk nasional terbaru pengganti Permendagri No. 3 Tahun 2017. Regulasi ini memuat pedoman komprehensif 53 halaman yang mengatur kelembagaan PPID Utama dan PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah, digitalisasi tata kelola layanan, klasifikasi informasi, tata cara pengujian konsekuensi, serta penyelesaian sengketa informasi. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
3
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
📝 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahan barang/jasa kena pajak,
03 Januari 2025 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Perubahan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Mulai 1 Januari 2025 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan membawa sejumlah perubahan signifikan dalam penerapan PPN di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan aspek keadilan di masyarakat dalam penerapan tarif PPN. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
4
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028
📝 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028
10 Juni 2024 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dan kompleksitas serangan siber secara global, yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem informasi, infrastruktur kritis, dan privasi individu di Indonesia. RAN Kamsiber merupakan implementasi dari Strategi Keamanan Siber Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023) dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
5
Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
📝 Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
13 Mei 2024 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
Lihat Detail Dokumen