Standar Pelayanan Publik

  1. Beranda
  2. Standar Pelayanan

Standar Pelayanan Publik

Regulasi Permenpan RB RI No. 15 Tahun 2014

Maklumat & 14 Komponen Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Disusun secara sistematis demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel.

Landasan Hukum & Kebijakan Terbaru

14 Komponen Standar Pelayanan

Penyusunan standar pelayanan pada seluruh unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada tata perundang-undangan nasional terbaru yang berlaku:

  • Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik
  • Permenpan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (14 Komponen Wajib)
6 Komponen Delivery
8 Komponen Manufacturing
I. Service Delivery
  • 1 Persyaratan Pelayanan
  • 2 Sistem, Mekanisme & Prosedur
  • 3 Jangka Waktu Penyelesaian
  • 4 Biaya / Tarif Pelayanan
  • 5 Produk Spesifikasi Pelayanan
  • 6 Penanganan Pengaduan & Saran
II. Manufacturing
  • 7 Dasar Hukum Penyelenggaraan
  • 8 Sarana, Prasarana & Fasilitas
  • 9 Kompetensi Pelaksana
  • 10 Pengawasan Internal
  • 11 Jumlah Pelaksana Tugas
  • 12 Jaminan Pelayanan Prima
  • 13 Jaminan Keamanan & Keselamatan
  • 14 Evaluasi Kinerja Berkala
Daftar Layanan Publik

Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan berlalu lintas jalan raya.

  • KTP Pemilik Kendaraan / Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan (Fotokopi)
  • STNK Kendaraan yang masih aktif (Asli & Fotokopi)
  • Buku Uji / KIR lama yang masih berlaku (khusus Uji Berkala)
  • Sertifikat Registrasi Uji Tipe / SRUT (khusus Uji Pertama kali)
  • Surat Rekomendasi Numpang Uji / Mutasi dari Dinas Perhubungan Asal (khusus Numpang Uji & Mutasi Uji)
  1. Pendaftaran & verifikasi kelengkapan dokumen administrasi di loket pendaftaran.
  2. Pemberian Surat Perintah Pengujian tanpa adanya biaya retribusi (Bebas Biaya / Gratis).
  3. Pemeriksaan fisik awal (visual) kendaraan bermotor meliputi lampu-lampu, wiper, kondisi ban, dan perlengkapan keselamatan.
  4. Pengujian mekanis di lorong uji menggunakan alat uji terkalibrasi (Uji Emisi, Brake Tester, Headlight Tester, Side Slip Tester, & Play Detector).
  5. Pengesahan hasil uji oleh penguji bersertifikat serta pencetakan bukti lulus uji.
  6. Penyerahan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) kepada pemilik kendaraan.
Proses pengujian kendaraan dari tahap pendaftaran hingga penyerahan hasil diselesaikan dalam waktu 30 - 60 Menit per kendaraan (dengan catatan seluruh berkas lengkap dan alat uji berfungsi optimal).
GRATIS / TIDAK DIPUNGUT BIAYA (Rp 0,-)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024, retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) resmi DIHAPUS / BEBAS BIAYA untuk seluruh jenis kendaraan bermotor.

Produk pelayanan yang diberikan adalah Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) yang terdiri dari:
  • Smart Card (Kartu Uji Elektronik) berkapasitas chip memori internal
  • Sertifikat Hasil Uji Berkala
  • Stiker Hologram ber-QR Code untuk ditempel pada kaca depan kendaraan
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
  • Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023
  • Gedung Uji representatif dengan lorong uji (drive-thru)
  • Alat Uji Mekanis Lengkap: Side Slip Tester, Brake Tester, Headlight Tester, Gas Analyzer & Smoke Meter, Sound Level Meter, Axle Play Detector
  • Ruang Tunggu ber-AC yang nyaman dilengkapi dispenser, TV informasi, dan charger corner
  • Fasilitas Difabel (Ram & Toilet Khusus)
  • Musholla, Toilet Bersih, & Tempat Parkir Luas
Pelayanan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki sertifikat kompetensi penguji resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI sesuai jenjang kelasnya.
Pengawasan melekat dilakukan secara berjenjang oleh Kepala UPT PKB, Kepala Seksi Sarana, hingga Kepala Dinas Perhubungan. Dilakukan pula audit sistem administrasi dan kalibrasi alat uji secara periodik oleh Kementerian Perhubungan.
Personil pelaksana di UPT PKB terdiri dari:
  • 5 Orang Penguji Teknis bersertifikasi
  • 3 Orang Staf Administrasi (Loket Pendaftaran)
  • 2 Orang Petugas Keamanan dan Ketertiban
Kami menjamin pelayanan pengujian kendaraan dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi teknis riil kendaraan, transparan tanpa pungutan liar, amanah, dan didukung dengan alat uji yang dikalibrasi secara sah.
Penerapan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di area pengujian dengan penyediaan alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi yang jelas, rambu-rambu petunjuk area berbahaya, serta kewajiban memakai alat pelindung diri (APD) bagi petugas penguji.
Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui:
  • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkala bulanan
  • Rapat evaluasi operasional bulanan
  • Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan

Rekomendasi Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

Penyelenggaraan evaluasi dampak lalu lintas untuk pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur umum.

  • Surat permohonan resmi dari pemrakarsa / pemilik bangunan
  • Identitas lengkap pemohon (KTP / Paspor / Akta Pendirian Perusahaan)
  • Sertifikat kepemilikan tanah atau bukti penguasaan lahan yang sah
  • Gambar Rencana Tata Letak Bangunan (Site Plan) yang telah divalidasi
  • Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh Konsultan bersertifikasi kompetensi Andalalin
  1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Andalalin di loket pelayanan teknis Dishub.
  2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan teknis kelengkapan dokumen.
  3. Penjadwalan dan pelaksanaan Sidang Pembahasan Dokumen Andalalin oleh Tim Evaluator Teknis Dishub bersama instansi terkait.
  4. Peninjauan dan validasi lapangan (survei traffic count dan kondisi simpang) oleh tim teknis.
  5. Perbaikan dokumen oleh konsultan (jika terdapat catatan rekomendasi perbaikan dari tim penilai).
  6. Penerbitan Surat Rekomendasi/Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disahkan oleh Kepala Dinas.
Penyelesaian permohonan hingga penerbitan Surat Persetujuan Andalalin diselesaikan maksimal dalam waktu 14 Hari Kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap secara administratif dan teknis.
Proses penilaian dan penerbitan Surat Persetujuan/Rekomendasi Andalalin oleh Dinas Perhubungan adalah GRATIS / Rp 0,- (Tidak Dipungut Biaya).
*Biaya penyusunan dokumen diserahkan secara mandiri kepada pihak ketiga (Konsultan Penyusun) sesuai kesepakatan pemrakarsa.
Produk pelayanan berupa Surat Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang memuat rekomendasi teknis pengaturan lalu lintas wajib laksana bagi pemrakarsa bangunan.
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Fasilitas pendukung mencakup: Ruang Rapat Tim Evaluator yang dilengkapi sarana proyektor & pendingin ruangan, Komputer administrasi pengolah dokumen, Speed gun pengukur kecepatan kendaraan, Alat traffic counter, serta peta tata ruang wilayah digital.
Tim penilai terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menempuh dan lulus Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penilaian/Evaluasi Dokumen Andalalin yang terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan.
Pengawasan berlapis dilakukan oleh Kepala Bidang Prasarana dan dimonitor langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk memastikan tidak terjadi maladministrasi atau KKN.
Tim pelaksana penilaian andalalin terdiri atas:
  • 5 Orang Tim Penilai Teknis (Evaluator)
  • 2 Orang Staf Administrasi dan Pengarsipan
Kami memberikan jaminan pelayanan berupa objektivitas penilaian berdasarkan kaidah teknis lalu lintas, transparansi seluruh tahapan sidang, dan kepastian durasi pengerjaan sesuai dengan janji layanan.
Kerahasiaan data perusahaan pemohon terjaga dengan baik dalam database kearsipan, serta jaminan keselamatan tim survei saat melakukan survei lalu lintas di jalan raya dengan dibekali rompi reflektif (high visibility) dan dikawal petugas kepolisian/lalu lintas.
Evaluasi kinerja dilakukan setahun dua kali melalui audit Standar Operasional Prosedur (SOP), pengukuran ketepatan waktu penyelesaian berkas, dan pengisian kuesioner kepuasan pelayanan oleh pihak pemohon.

Pengawasan Perparkiran

Dinas Perhubungan

Standar operasional penataan parkir tepi jalan umum, perizinan juru parkir, dan ketertiban area parkir daerah.

Bagi calon Juru Parkir yang mengajukan registrasi resmi:
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili Kutai Kartanegara
  • Pasfoto terbaru ukuran 3x4 (2 lembar)
  • Surat pengantar atau rekomendasi dari pengelola wilayah / kelurahan setempat
  • Surat pernyataan kesediaan mematuhi aturan perparkiran daerah bermaterai
  • Usulan lokasi parkir yang akan dikelola (denah sederhana)

Prosedur ini sesuai dengan SOP Pengawasan Perparkiran (SOP/DISHUB/PARKIR/003/2026):

  1. Calon juru parkir mengajukan berkas persyaratan. ⏱ 15 Menit
  2. Petugas memverifikasi kelayakan lokasi parkir. ⏱ 1 Hari
  3. Pelaksanaan pembinaan fisik, etika pelayanan, dan teknik pengaturan parkir. ⏱ 2 Hari
  4. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan penyerahan atribut. ⏱ 1 Hari
  5. Juru parkir bertugas memarkirkan kendaraan secara tertib. ⏱ Harian
  6. Petugas patroli melakukan pengawasan harian untuk penertiban. ⏱ Harian
Proses administrasi pendaftaran dan pembekalan juru parkir hingga KTA diterbitkan diselesaikan maksimal dalam waktu 4 Hari Kerja (15 menit pendaftaran + 1 hari verifikasi lokasi + 2 hari pembinaan + 1 hari penerbitan KTA). Kegiatan pengawasan parkir bersifat harian / rutin oleh petugas patroli Dishub.
Pengurusan legalitas KTA Juru Parkir tidak dipungut biaya (GRATIS).
Adapun tarif resmi parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah adalah:
  • Kendaraan Roda 2 (Motor): Rp 2.000,- / sekali parkir
  • Kendaraan Roda 4 (Mobil): Rp 3.000,- / sekali parkir
  • Kendaraan Roda 6 / Lebih (Truk/Bus): Rp 5.000,- / sekali parkir
Produk pelayanan berupa:
  • Kartu Tanda Anggota (KTA) Juru Parkir resmi ber-hologram
  • Rompi Parkir reflektif sebagai atribut resmi juru parkir
  • Buku Karcis Parkir resmi berporporasi dinas
  • Kondisi kelancaran lalu lintas di sekitar kantong parkir tepi jalan
  • Laporan Patroli harian dari petugas pengawas
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Perparkiran
Sarana mencakup: Rompi khusus juru parkir, KTA berhologram, Buku karcis resmi, Kendaraan taktis patroli perparkiran (mobil/motor patroli), rambu tanda parkir resmi, serta portal pelaporan pengawasan internal.
Aparatur yang bertugas di Seksi Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Seksi Pengelolaan Perparkiran, khususnya yang memiliki kualifikasi sebagai pembina perparkiran daerah, serta seluruh juru parkir, diwajibkan untuk mengikuti pembekalan.

Pembekalan ini mencakup materi dasar mengenai kelancaran lalu lintas dan tata krama / etika dalam pelayanan publik.
Pengawasan internal melibatkan dua pihak utama. Seksi Pengawasan LLAJ dan Seksi Pengawasan Perparkiran bertanggung jawab atas pengawasan operasional di lapangan melalui patroli mobile yang dilakukan secara berkala. Sementara itu, Inspektorat Daerah bertugas melakukan audit terhadap penerimaan retribusi parkir sebagai bentuk pengawasan keuangan dan kepatuhan.
Jumlah tim pengawas parkir lapangan terdiri dari 15 Personil Patroli yang terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan di Kutai Kartanegara.
Jaminan pelayanan diwujudkan melalui penyediaan area parkir yang tertib dan rapi, kesantunan juru parkir resmi dalam melayani pengguna jasa, penerapan tarif retribusi yang sah tanpa pungli, serta kecepatan respons tim patroli Dishub dalam menertibkan pelanggaran perparkiran.
Adanya jaminan pengawasan agar kendaraan yang diparkir aman dari tindak kejahatan pencurian, serta rompi reflektif jukir menjamin keselamatan jukir saat mengatur parkir di malam hari.
Evaluasi dilakukan berkala per bulan mengenai efektivitas parkir tepi jalan terhadap kelancaran arus lalu lintas, audit realisasi pendapatan retribusi parkir, serta survei kepuasan masyarakat.

Pelayanan Parkir di Area Terminal

seksi terminal angkutan jalan

Standar operasional pelayanan parkir harian untuk roda dua dan roda empat di lingkungan terminal dinas.

Persyaratan masuk dan parkir kendaraan di area parkir terminal:
  • Kendaraan bermotor (roda dua / roda empat) dalam kondisi layak jalan
  • Membayar retribusi parkir sesuai tarif yang berlaku
  • Mematuhi peraturan dan tata tertib parkir di area terminal
A. ALUR MASUK & PARKIR KENDARAAN
  1. Pengemudi memasuki area terminal dan mengikuti rambu/arah parkir yang telah ditentukan.
  2. Petugas parkir memberikan karcis parkir masuk kepada pengemudi.
  3. Pengemudi memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan sesuai jenis kendaraan (roda dua / roda empat).
  4. Petugas parkir melakukan pencatatan nomor kendaraan dan jam masuk.
B. ALUR KELUAR & PEMBAYARAN RETRIBUSI
  1. Pengemudi menuju kendaraan dan menyiapkan karcis parkir masuk.
  2. Pengemudi membawa kendaraan menuju pintu keluar.
  3. Petugas parkir memeriksa karcis parkir dan mencocokkan data kendaraan.
  4. Pengemudi membayar retribusi parkir sesuai tarif yang berlaku.
  5. Petugas memberikan karcis tanda pembayaran keluar dan membuka portal/penghalang.
  6. Kendaraan meninggalkan area terminal.
Proses masuk dan keluar kendaraan diselesaikan dalam waktu 5 - 10 Menit per kendaraan.
Besaran tarif retribusi parkir di area terminal sesuai ketentuan daerah yang berlaku:
  • Kendaraan Roda 2 (Motor): Rp 2.000,- (sekali masuk)
  • Kendaraan Roda 4 (Mobil): Rp 5.000,- (sekali masuk)
Produk pelayanan berupa:
  • Lahan parkir yang aman, tertib, dan tertata rapi
  • Karcis parkir resmi Dinas Perhubungan
  • Jaminan kenyamanan dan keamanan kendaraan selama berada di area terminal
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
  • Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Perhubungan
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir)
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Tarif Retribusi Parkir di Terminal
  • Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Parkir Terminal Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara
Fasilitas pelayanan meliputi: Pintu gerbang masuk & keluar terminal, pos pelayanan karcis parkir, lahan parkir terbagi berdasarkan roda dua & roda empat, CCTV pemantau 24 jam, pencahayaan area parkir yang terang, dan pos penjagaan keamanan.
Petugas parkir dan kasir memiliki keterampilan dalam pencatatan kendaraan secara cepat, ramah dalam pelayanan, serta terlatih dalam prosedur pengamanan area terminal.
Pengawasan berkala dilakukan oleh Kepala seksi terminal angkutan jalan serta pemeriksaan harian manifest tiket parkir masuk/keluar.
Terdiri atas 1 Kepala Seksi, 4 Petugas Gerbang Masuk/Keluar (shift), 2 Petugas Patroli Keamanan Lahan Parkir, dan 1 Staf Administrasi Kasir.
Kami menjamin penyediaan lahan parkir yang aman, tertib, bebas dari premanisme, tarif resmi sesuai perda, and jaminan tanggung jawab penuh atas pengamanan fisik kendaraan.
Keamanan kendaraan di bawah pengawasan CCTV 24 jam dan patroli keamanan rutin, jaminan keselamatan berkendara di area terminal dengan petunjuk rambu kecepatan rendah (maksimal 10 km/jam).
Evaluasi berkala bulanan terhadap ketertiban lahan parkir, pencocokan data keuangan retribusi masuk dengan manifest fisik, serta kuesioner kenyamanan pelayanan pengguna jasa terminal.

Pemeliharaan Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum

Dinas Perhubungan

Penanganan kerusakan lampu penerangan jalan umum demi meningkatkan keselamatan berkendara di malam hari.

Persyaratan pelaporan kerusakan lampu jalan oleh masyarakat:
  • Foto atau video kondisi lampu jalan yang rusak/padam
  • Lokasi rinci kerusakan (alamat jalan, kelurahan, kecamatan, atau lampiran titik koordinat GPS)
  • Nama, alamat, dan nomor kontak aktif pelapor untuk konfirmasi tindak lanjut
  1. Masyarakat mengirimkan laporan kerusakan LPJU melalui WhatsApp Pengaduan / Website resmi Dishub.
  2. Petugas Customer Service memverifikasi validitas laporan dan mencatat data ke dalam sistem antrean perbaikan.
  3. Jadwal inspeksi teknis diserahkan kepada tim perbaikan LPJU.
  4. Tim Teknis meluncur ke lokasi sasaran menggunakan armada mobil tangga hidrolik (Sky Lift).
  5. Melakukan perbaikan kelistrikan, penggantian komponen ballast/timer, atau pemasangan bohlam lampu LED yang baru.
  6. Konfirmasi penyelesaian pekerjaan kepada pelapor disertai foto kondisi LPJU yang telah menyala kembali.
Respon verifikasi laporan maksimal 24 Jam sejak laporan diterima. Proses perbaikan fisik di lapangan diselesaikan maksimal dalam waktu 3 Hari Kerja (SLA) (sangat bergantung pada ketersediaan logistik suku cadang dan kerumitan jaringan listrik).
Seluruh layanan pelaporan dan perbaikan kerusakan fasilitas LPJU dibebaskan dari biaya apapun (GRATIS / Rp 0,-). Pemeliharaan dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
Produk pelayanan berupa **berfungsinya dan menyalanya kembali lampu penerangan jalan umum** secara optimal sesuai standar kuat cahaya (lux) guna menunjang keselamatan lalu lintas malam hari.
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyediaan Alat Penerangan Jalan
Sarana kerja meliputi: Armada mobil tangga hidrolik (Sky Lift), Logistik suku cadang lampu (Bohlam LED hemat energi, ballast, timer digital, kabel tembaga, MCB box), Multitester digital, tang isolasi, sabuk pengaman ketinggian, dan helm keselamatan.
Tim teknis LPJU merupakan tenaga ahli kelistrikan (teknisi listrik) yang memiliki sertifikasi teknis kelistrikan dasar dan lulus sertifikasi keselamatan bekerja di ketinggian (K3 Ketinggian).
Pengawasan operasional dilakukan oleh Kepala Seksi Prasarana Jalan, monitoring ketersediaan suku cadang di gudang logistik, serta audit keuangan belanja pemeliharaan oleh Inspektorat Daerah.
Terdapat 2 Tim Teknisi Lapangan (masing-masing tim terdiri atas 3 Personil) serta 2 Staf Administrasi yang bertugas mengelola pengaduan masuk.
Jaminan pelayanan berupa respon cepat aduan, transparansi status perbaikan, dan penggunaan suku cadang berstandar nasional (SNI).
Wajib mematuhi SOP pengerjaan arus listrik tegangan tinggi, menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap bagi petugas, pemasangan rambu peringatan keselamatan jalan (traffic cone) saat pengerjaan di bahu jalan.
Evaluasi berupa pengukuran persentase keaktifan LPJU di jalan utama protokol, pengukuran waktu rata-rata penyelesaian aduan (SLA), serta survei berkala kepuasan masyarakat.

Layanan Mobil Derek

Dinas Perhubungan

Standar pelayanan penderekan kendaraan mogok, kecelakaan, atau penertiban kendaraan parkir liar.

Persyaratan pengaduan evakuasi derek:
  • Laporan kejadian mogok / kecelakaan lalu lintas melalui Call Center resmi
  • Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) & KTP pengemudi (jika evakuasi sukarela)
  • Mengisi Surat Pernyataan kesiapan diderek (tanggung jawab pemohon)
  1. Laporan kedaruratan masuk melalui Call Center Dishub Kukar / laporan petugas di lapangan.
  2. Petugas piket operasional mendiagnosa lokasi dan tipe kendaraan yang mengalami kendala.
  3. Pengiriman armada mobil derek Dishub beserta personil menuju ke lokasi TKP.
  4. Pemasangan kaitan derek / sling pengunci pada bagian sasis kendaraan secara aman oleh petugas terlatih.
  5. Mengevakuasi kendaraan ke lokasi yang aman terdekat / ke bengkel rujukan yang ditunjuk.
Waktu tanggap (response time) pengiriman armada derek ke lokasi kejadian adalah maksimal 30 Menit setelah laporan valid diterima (khusus wilayah Tenggarong kota).
Layanan mobil derek untuk evakuasi darurat kendaraan kecelakaan atau kemogokan yang menyumbat jalur utama jalan protokol dibebaskan dari biaya retribusi (GRATIS) demi kelancaran lalu lintas jalan raya.
*Derek jarak jauh atas permintaan pribadi pemohon dikenakan tarif resmi berdasarkan Peraturan Daerah.
Produk pelayanan berupa **evakuasi kendaraan secara aman dan pembersihan hambatan lalu lintas jalan** agar jalan raya kembali lancar dan bebas hambatan.
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Jasa Umum
Fasilitas mencakup: Armada mobil derek hidrolik & derek sling Dishub, rantai pengikat baja, traffic cone (kerucut pengaman), rotary lamp darurat, sarana komunikasi HT (Handie Talkie), dan tool kit derek darurat.
Pengemudi armada mobil derek wajib memiliki SIM BII Umum yang aktif serta telah menempuh pelatihan teknis penderekan kendaraan aman dari balai diklat transportasi darat.
Pengawasan operasional dilakukan harian oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan, termasuk pelacakan GPS armada derek.
Terdapat 4 Orang Operator Derek yang bertugas secara bergantian (sistem shift) demi menjamin layanan siaga.
Kami menjamin respon cepat evakuasi hambatan jalan, penanganan pemindahan kendaraan dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir risiko kerusakan pada kendaraan.
Penggunaan rantai pengunci ganda selama penderekan, pemasangan rambu pengaman jalan raya selama proses pengerjaan di TKP, serta asuransi tanggung jawab jika terjadi kelalaian petugas.
Evaluasi berkala terhadap respon time evakuasi, rekapitulasi jumlah hambatan jalan terselesaikan, dan tingkat kepuasan pengguna jasa derek darurat.

Pelayanan Tambat Kapal di Dermaga

Dinas Perhubungan

Standar operasional penyandaran kapal barang, kapal penumpang, dan speedboat di dermaga daerah.

Persyaratan pengurusan sandar/tambat kapal sungai/laut:
  • Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar (Asli diperlihatkan)
  • Formulir laporan kedatangan kapal yang telah diisi lengkap
  • Manifest muatan barang / daftar penumpang kapal (Fotokopi)
  • Identitas Nakhoda kapal (KTP / Buku Pelaut)
  1. Kapal mendekati area dermaga secara perlahan dan aman mengikuti panduan visual petugas dermaga.
  2. Petugas dermaga membantu penambatan tali kapal pada bollard dermaga (sandar aman).
  3. Nakhoda / perwakilan agen melapor ke kantor Pos Dermaga untuk penyerahan manifest dan kearsipan.
  4. Pembayaran biaya retribusi jasa tambat/sandar kapal di loket pembayaran dermaga resmi.
  5. Pemberian Surat Tanda Bukti Sandar Kapal oleh petugas syahbandar pembantu.
  6. Proses bongkar muat barang / naik turun penumpang dilakukan secara tertib.
Proses verifikasi administrasi manifest dan pembayaran retribusi di pos dermaga diselesaikan maksimal dalam waktu 15 Menit sejak kapal bersandar secara aman.
Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan (tarif disesuaikan dengan ukuran bobot Gross Tonnage / GT kapal per hari atau per sekali sandar).
Produk pelayanan berupa:
  • Fasilitas tambatan kapal sungai yang aman dan kokoh
  • Surat Tanda Bukti Sandar/Tambat Kapal
  • Fasilitas penunjang dermaga (ruang tunggu penumpang, tangga naik/turun)
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan/Dermaga
Fasilitas fisik meliputi: Struktur dermaga beton/apung, Bollard (tiang tambat) baja, fender karet peredam benturan, lampu penerangan dermaga malam hari, kantor pos pelayanan petugas, toilet umum, dan musholla.
Petugas dermaga (Mooring Officer) memiliki sertifikat kompetensi dasar pelayaran dan pengelolaan pelabuhan sungai, serta syahbandar pembantu memiliki kualifikasi penegakan keselamatan pelayaran.
Pengawasan operasional pelabuhan dilakukan langsung oleh Kepala UPT Dermaga, evaluasi manifest berkala, serta pengawasan setoran keuangan retribusi oleh inspektorat.
Personil di dermaga meliputi: 1 Kepala Pos Dermaga, 3 Petugas Tambat (shift), dan 1 Petugas Kasir Penerimaan Retribusi.
Jaminan kelayakan tambat yang aman, perlindungan dari aksi pungutan liar/premanisme di dermaga, dan kepastian antrean bersandar yang adil sesuai urutan kedatangan.
Penyediaan sarana penyelamatan air (Lifebuoy/pelampung penolong), lampu suar penuntun navigasi, patroli keamanan sungai berkala, dan rambu batas kecepatan kapal saat merapat.
Evaluasi bulanan terhadap volume kunjungan kapal sandar, audit setoran retribusi kepelabuhanan, serta survei kepuasan nakhoda kapal.

Perawatan Rutin Traffic Light

Dinas Perhubungan

Pelayanan perawatan rutin dan pemeliharaan lampu lalu lintas (traffic light) yang dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh perangkat berfungsi optimal.

Persyaratan pengusulan atau permohonan perawatan rutin/perbaikan traffic light:
  • Surat pengaduan/permohonan perawatan dari masyarakat atau instansi terkait (jika ada)
  • Laporan hasil pemantauan petugas lapangan
  • Berita Acara Pengecekan Lapangan
  • Data inventarisasi titik traffic light
  • Formulir permintaan perbaikan/perawatan (jika diperlukan)
  1. Petugas menerima laporan atau menjadwalkan perawatan rutin berkala.
  2. Petugas melakukan koordinasi dengan bagian operasional untuk persiapan alat dan material.
  3. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan alat keselamatan kerja (APK).
  4. Petugas menuju lokasi titik traffic light yang akan dirawat.
  5. Petugas melakukan pemasangan rambu peringatan sementara dan pengamanan lokasi.
  6. Petugas mematikan traffic light dan melakukan pengecekan menyeluruh:
    • Pengecekan kondisi fisik tiang, box panel, dan baut pengikat
    • Pengecekan sistem kelistrikan dan kabel penghubung
    • Pengecekan lampu LED dan reflektor
    • Pengecekan timer/controller
    • Pengecekan sensor kendaraan (jika ada)
  7. Petugas melakukan pembersihan panel surya (jika menggunakan tenaga surya).
  8. Petugas melakukan penggantian komponen yang rusak atau aus.
  9. Petugas melakukan uji coba fungsi traffic light setelah perawatan.
  10. Petugas membersihkan area kerja dan membongkar rambu peringatan sementara.
  11. Petugas menyalakan kembali traffic light dan memastikan berfungsi normal.
  12. Petugas membuat laporan hasil perawatan.
Proses perawatan rutin diselesaikan dalam jangka waktu 1-2 Hari Kerja (per lokasi/titik traffic light).
Pelayanan perawatan rutin dan perbaikan lampu lalu lintas ini adalah GRATIS / Rp 0,- (Tidak Dipungut Biaya).
*Seluruh biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Produk pelayanan meliputi:
  • Traffic light yang berfungsi secara optimal, aman, dan sinkron
  • Laporan hasil perawatan rutin
  • Berita Acara Pengecekan Lapangan
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan atau saran melalui saluran resmi:
  • Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Perhubungan
  • Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawatan Traffic Light Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara
Fasilitas pemeliharaan meliputi: Mobil tangga/pemeliharaan APILL, tangga fiber non-konduktor listrik, modul controller PLC cadangan, modul LED lampu (Merah, Kuning, Hijau), multitester digital, alat pelindung diri (APD), dan sistem grounding anti-petir.
Teknisi lapangan merupakan lulusan Elektronika / Kelistrikan / Otomasi Industri yang memiliki sertifikat kompetensi penanganan prasarana jalan dan keselamatan kerja kelistrikan.
Pengawasan operasional dilakukan secara berkala oleh Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta monitoring real-time uptime APILL persimpangan oleh ruang kendali ATCS.
Tim pelaksana terdiri atas:
  • 1 Tim Teknisi Lapangan (3 Personil)
  • 2 Personil Operator Ruang Kendali ATCS (pemantauan real-time)
Kami menjamin pemeliharaan preventif yang terencana secara berkala demi menjamin keandalan lampu lalu lintas persimpangan secara kontinu serta keselamatan pengguna jalan.
Penggunaan peralatan bersertifikasi kelistrikan aman, kewajiban menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, serta pemasangan rambu peringatan kerja jalan yang jelas selama pemeliharaan.
Evaluasi berkala terhadap tingkat keaktifan (uptime) traffic light persimpangan, kecepatan respon penanganan kendala di lapangan, serta audit berkala kepatuhan terhadap SOP.

Kontak

Alamat

Jl. Pesut Tenggarong Kutai Kartanegara

Email

dishubkabkukar@gmail.com

whatssapp

081253451690

Ilustrasi Layanan Dinas Perhubungan
Butuh Bantuan? Chat dengan AI Dishub Kukar

Dishub AI

Cepat & Otomatis
Hi! 👋 Saya asisten virtual Dishub Kukar.
Ada yang bisa saya bantu hari ini?
🕒 Jam Layanan
📍 Lokasi Kantor
📢 Cara Pengaduan
📝 Layanan SKM
Beranda SOP SKM Lapor
×
App Logo
Install Aplikasi

Akses lebih cepat & hemat kuota.