1. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016.
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016.

Dasar Hukum Pembentukan Unit Pelaksana Teknis [UPT] Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2016.

PPID PEMBANTU DISHUB

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik dan sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan mengisi formulir permohonan yang telah tersedia.

Aplikasi Whistleblower System [ WBS ] Dinas Perhubungan dibangun sebagai wujud komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih serta dalam rangka memberikan sarana kepada Aparatur Dinas Perhubungan dan masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan / Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan serta diikuti dengan niat serta itikad baik demi meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan Publik.

Sebagai Sarana pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi serta untuk meningkatkan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas.

Tarif Retibusi Penggunaan Kendaraan Derek , Di Atur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013.

Sebagai sarana kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang ingin memperoleh informasi serta mendapatkan rekomendasi ijin penggunaan jalan bukan untuk kepentingan lalu lintas.

Untuk membuat permohonan rekomendasi anda diharuskan membuat permohonan sesuai format yang telah ditentukan serta melampirkan persyaratan lain yang harus dilengkapi.

Lihat Selengkapnya .....

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 [ satu ] kali dalam setahun.

Survei mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 ,Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.,

Partisipasi anda dalam mengisi form survei sangat diharapkan, karena akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lihat selengkapnya untuk mengisi form survei.....