DINAS PERHUBUNGAN

Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016.
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016.

Dasar Hukum Pembentukan Unit Pelaksana Teknis [UPT] Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2016.

PPID DISHUB

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan mengisi formulir permohonan yang telah tersedia.

Klik Formulir Online Permohonan Informasi

WBS DINAS PERHUBUNGAN

Aplikasi Whistleblower System [WBS] Dinas Perhubungan dibangun sebagai wujud komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih serta dalam rangka memberikan kepada Aparatur Dinas Perhubungan dan masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan serta diikuti dengan niat / itikad baik demi meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Kutai Kartanegara yang terus lebih baik

Lihat Selengkapnya WBS DINAS PERHUBUNGAN

SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN