Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Reset Filter
Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 4 dokumen

dalam kategori Peraturan Presiden RI

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
1
Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
📝 Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
Peraturan Presiden RI 11 Februari 2025 Detail
2
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
📝 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Peraturan Presiden RI 10 Februari 2025 Detail
3
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 merupakan amandemen atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023
📝 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 merupakan amandemen atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi
Peraturan Presiden RI 22 Juli 2024 Detail
4
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Peraturan Presiden RI 01 Januari 2021 Detail
1
Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
📝 Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
11 Februari 2025 Peraturan Presiden RI
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2025 merevisi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya. Revisi ini diperlukan karena hasil Pemilu 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Poin Penting: Presiden Berhak Melantik Serentak: Presiden dapat melantik kepala daerah dan wakilnya secara serentak di Ibu Kota.Tanggal Pelantikan: Pelantikan serentak oleh Presiden direncanakan pada 20 Februari 2025, kecuali ada sengketa pemilu yang belum selesai di Mahkamah Konstitusi.Sumpah/Janji Jabatan: Terdapat penyesuaian lafal sumpah/janji jabatan sesuai agama yang dianut.Aceh: Ada ketentuan khusus untuk pelantikan di Aceh yang melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.Berlaku: Peraturan ini mulai berlaku sejak 11 Februari 2025. Tujuan Utama: Menyesuaikan aturan pelantikan kepala daerah dengan hasil Pemilu 2024 dan keputusan Mahkamah Konstitusi.  ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
2
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
📝 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
10 Februari 2025 Peraturan Presiden RI
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen penting yang akan menjadi arah pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Perpres ini menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan partisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya RPJMN ini, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
3
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 merupakan amandemen atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023
📝 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 merupakan amandemen atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi
22 Juli 2024 Peraturan Presiden RI
Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk menyesuaikan mekanisme pengalokasian lahan bagi kegiatan pertambangan, khususnya mengarahkan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
4
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
01 Januari 2021 Peraturan Presiden RI
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Lihat Detail Dokumen