Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Reset Filter
Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

dalam kategori Peraturan Menteri / Setingkat Menteri

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
46
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah
📝 Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 13 April 2022 Detail
47
Inmendagri Nomor 14 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
📝 Inmendagri Nomor 14 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 28 Februari 2022 Detail
48
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
📝 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 17 Januari 2022 Detail
49
Inmendagri No 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 2019 Pada Saat Natal Dan Tahun Baru Tahun 2022
📝 Inmendagri No 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 2019 Pada Saat Natal Dan Tahun Baru Tahun 2022
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 09 Desember 2021 Detail
50
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
📝 Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) (BNRI Tahun 2021 Nomor 1303)
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 29 November 2021 Detail
46
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah
📝 Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah
13 April 2022 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
47
Inmendagri Nomor 14 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
📝 Inmendagri Nomor 14 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
28 Februari 2022 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua, terhitung tanggal 1 Maret 2022 s.d 14 Maret 2022. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
48
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
📝 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level, 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua
17 Januari 2022 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Inmendagri Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level,  1 serta mengoptimalkan posko penangan corona virus disease 2019 di wilayah Sumatera Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku, Dan Papua tertanggal yang di mulai pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
49
Inmendagri No 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 2019 Pada Saat Natal Dan Tahun Baru Tahun 2022
📝 Inmendagri No 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 2019 Pada Saat Natal Dan Tahun Baru Tahun 2022
09 Desember 2021 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 2019 Pada Saat Natal Dan Tahun Baru Tahun 2022 ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
50
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
📝 Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) (BNRI Tahun 2021 Nomor 1303)
29 November 2021 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) merupakan pedoman baku utama dan instrumen penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia.PERKI ini mengatur secara rinci struktur penetapan Daftar Informasi Publik (DIP), sistem registrasi permohonan informasi secara digital dan tatap muka, buku register permohonan dan keberatan, aksesibilitas sarana meja layanan fisik bagi penyandang disabilitas (ram kruk, kursi roda, jalur pemandu, JBI), pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan (format baku 6 kolom), serta penegakan sanksi internal. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen