Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

untuk kata kunci "Undang-Undang"

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
96 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 01 Januari 2021 Detail
97
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Peraturan Presiden RI 01 Januari 2021 Detail
98
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
📝 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587)
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 02 Oktober 2014 Detail
99
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
📝 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 26 Agustus 2013 Detail
100
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
📝 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU KIP (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149)
Peraturan Pemerintah 23 Agustus 2010 Detail
96
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
📝 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
01 Januari 2021 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
97
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
01 Januari 2021 Peraturan Presiden RI
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Jenis Jabatan Yang Dapat diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Lihat Detail Dokumen
98
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
📝 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587)
02 Oktober 2014 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.Undang-undang ini menegaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewajiban penyediaan Sistem Informasi Daerah guna mempermudah akses informasi publik bagi masyarakat luas, serta pembagian kewenangan pengelolaan urusan perhubungan di tingkat kabupaten. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
99
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
📝 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
26 Agustus 2013 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Poin-poin Kunci: Objek Retribusi: Pemindahan dan penyimpanan kendaraan yang mogok atau kecelakaan di jalan. Subjek Retribusi: Pemilik atau pengguna kendaraan yang dipindahkan/disimpan. Golongan: Termasuk retribusi jasa usaha. Tarif: Ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, jarak pemindahan, dan lama penyimpanan. Besaran tarif terperinci terdapat di lampiran. Pembayaran: Diatur melalui SPORD, SKRD, dan SKRDKBT. Sanksi: Denda administrasi 2% per bulan untuk keterlambatan pembayaran, dan kendaraan yang tidak diambil lebih dari 6 bulan dapat dilelang. Kewenangan: Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Agustus 2013. #derek #kendaraan #retribusi ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
100
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
📝 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU KIP (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149)
23 Agustus 2010 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan aturan pelaksana teknis yang memberikan pedoman operasional bagi seluruh Badan Publik di tingkat pusat dan daerah.PP ini mengatur secara komprehensif kewajiban pengangkatan PPID dan PPID Pelaksana, tata kerja penyusunan prosedur operasional standar (SOP), tata cara pengklasifikasian informasi publik yang dikecualikan beserta jangka waktu pengecualiannya, mekanisme penetapan biaya penggandaan, serta kewajiban penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen