Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429.Peraturan ini merupakan pedoman baku bagi PPID di setiap Badan Publik dalam menetapkan dan mengklasifikasikan seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, serta mengatur tahapan uji konsekuensi (consequence test) yang wajib dituangkan secara tertulis sebelum suatu informasi dapat dinyatakan dikecualikan. ...Selengkapnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah merupakan regulasi pedoman teknis yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157.Peraturan ini menetapkan tata kelola baku pelayanan informasi publik di tingkat pemerintah daerah, memperjelas pembagian kewenangan antara PPID Utama (Diskominfo) dan PPID Pelaksana (Organisasi Perangkat Daerah teknis seperti Dinas Perhubungan), pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan, tata cara penanganan permohonan dan keberatan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja tahunan kepada Kepala Daerah. ...Selengkapnya

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan hukum acara resmi yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649.Peraturan ini mengatur tata kelola persidangan, tahapan mediasi tertutup (maksimal 14 hari kerja), pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, sidang ajudikasi non-litigasi yang terbuka untuk umum, pembuktian dokumen, hingga penerbitan putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat para pihak. ...Selengkapnya