Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Regulasi & Dokumen Terbaru

Menampilkan dokumen regulasi resmi terbaru yang telah dipublikasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Regulasi & Produk Hukum Terkini

Menampilkan 10 arsip regulasi terbaru Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Cari Arsip Lengkap
# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
1
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
Peraturan / Edaran Bupati 01 April 2026 Detail
2
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 31 Maret 2026 Detail
3 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 19 Januari 2026 Detail
4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
📝 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 06 Oktober 2025 Detail
5
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
📝 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Peraturan BKN 01 Oktober 2025 Detail
6
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
📝 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan 01 Juli 2025 Detail
7
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Peraturan Pemerintah 30 April 2025 Detail
8
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025
📝 Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025
Peraturan / Edaran Bupati 18 Maret 2025 Detail
9
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Peraturan / Edaran Bupati 26 Februari 2025 Detail
10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
📝 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 24 Februari 2025 Detail
1
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-21/ORG.SETDAKAB/100.3.4.2/04/2026
01 April 2026 Peraturan / Edaran Bupati
Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Optimalisasi Efisiensi Energi dalam Rangka Efisiensi Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
2
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
📝 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ
31 Maret 2026 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2026 dan ditujukan kepada seluruh Gubernur serta Bupati/Wali Kota di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait efisiensi nasional dan percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
📝 Regulasi Induk Nasional Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID (Berita Negara RI Tahun 2026 No. 72)
19 Januari 2026 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa merupakan regulasi induk nasional terbaru pengganti Permendagri No. 3 Tahun 2017. Regulasi ini memuat pedoman komprehensif 53 halaman yang mengatur kelembagaan PPID Utama dan PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah, digitalisasi tata kelola layanan, klasifikasi informasi, tata cara pengujian konsekuensi, serta penyelesaian sengketa informasi. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
📝 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
06 Oktober 2025 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai babak baru dalam evolusi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengukir perubahan mendalam atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, regulasi ini merangkul semangat demokrasi ekonomi, di mana kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, dan kelestarian lingkungan menjadi pilar utama. Negara, melalui BUMN, hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai penggerak kemajuan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
5
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
📝 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
01 Oktober 2025 Peraturan BKN
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah secara resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan karier para abdi negara. Intinya, BKN ingin memberikan penghargaan yang lebih cepat dan relevan kepada PNS yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
6
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
📝 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
01 Juli 2025 Peraturan / Keputusan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 13 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
7
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
📝 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
30 April 2025 Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
8
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025
📝 Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025
18 Maret 2025 Peraturan / Edaran Bupati
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2025 Peraturan resmi yang mengatur secara rinci tentang pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025. Peraturan ini mencakup siapa saja yang berhak menerima, komponen yang diperhitungkan, waktu pembayaran, dan aspek teknis lainnya. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
9
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
📝 Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1/ORG.SETDAKAB/100.3.4/02/2025 Tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah / 2025 Masehi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
26 Februari 2025 Peraturan / Edaran Bupati
Tenggarong, 26 Februari 2025 – Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui surat edaran resmi, Pemkab Kukar menetapkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara, Drs. Edi Damansyah, M.Si, mengatur bahwa selama bulan Ramadhan, ASN akan bekerja dengan jadwal sebagai berikut: Hari Senin sampai Kamis: Pukul 08.00 hingga 15.00. Hari Jumat: Pukul 08.00 sampai 15.30, dengan waktu istirahat yang dipersingkat menjadi 30 menit, yaitu pukul 12.00 hingga 12.30. Selain penyesuaian jam kerja, apel pagi ditiadakan selama bulan Ramadhan, meskipun demikian, kehadiran tetap wajib dicatat. Bupati Edi Damansyah juga menekankan pentingnya koordinasi antar unit kerja agar perubahan jadwal tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat. "Kami berharap seluruh ASN dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kukar," ujar Bupati Edi Damansyah ... ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
📝 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
24 Februari 2025 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
UU ini mengubah beberapa pasal dalam UU sebelumnya terkait BUMN. Beberapa poin yang diubah atau ditambahkan termasuk: Asas dan Tujuan BUMN.Kewenangan atas Pengelolaan BUMN.Badan Pengelola Investasi.Holding Investasi dan Holding Operasional.Modal dan Penyertaan Modal Negara.Privatisasi.Pembubaran BUMN.Sumber Daya Manusia.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.Penyelesaian Perselisihan BUMN. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen