Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
496 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 20 Januari 2017 Detail
497
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
📝 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan / Edaran Bupati 12 April 2016 Detail
498
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
📝 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587)
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 02 Oktober 2014 Detail
499
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
Peraturan Pemerintah 01 Oktober 2013 Detail
500
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
📝 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 26 Agustus 2013 Detail
20 Januari 2017 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah merupakan regulasi pedoman teknis yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157.Peraturan ini menetapkan tata kelola baku pelayanan informasi publik di tingkat pemerintah daerah, memperjelas pembagian kewenangan antara PPID Utama (Diskominfo) dan PPID Pelaksana (Organisasi Perangkat Daerah teknis seperti Dinas Perhubungan), pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan, tata cara penanganan permohonan dan keberatan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja tahunan kepada Kepala Daerah. ...Selengkapnya
497
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
📝 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
12 April 2016 Peraturan / Edaran Bupati
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
498
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
📝 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587)
02 Oktober 2014 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.Undang-undang ini menegaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewajiban penyediaan Sistem Informasi Daerah guna mempermudah akses informasi publik bagi masyarakat luas, serta pembagian kewenangan pengelolaan urusan perhubungan di tingkat kabupaten. ...Selengkapnya
499
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
📝 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
01 Oktober 2013 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investivigasi Kecelakaan Transportasi
500
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
📝 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2013
26 Agustus 2013 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Poin-poin Kunci: Objek Retribusi: Pemindahan dan penyimpanan kendaraan yang mogok atau kecelakaan di jalan. Subjek Retribusi: Pemilik atau pengguna kendaraan yang dipindahkan/disimpan. Golongan: Termasuk retribusi jasa usaha. Tarif: Ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, jarak pemindahan, dan lama penyimpanan. Besaran tarif terperinci terdapat di lampiran. Pembayaran: Diatur melalui SPORD, SKRD, dan SKRDKBT. Sanksi: Denda administrasi 2% per bulan untuk keterlambatan pembayaran, dan kendaraan yang tidak diambil lebih dari 6 bulan dapat dilelang. Kewenangan: Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Agustus 2013. #derek #kendaraan #retribusi ...Selengkapnya