Logo Pemkab Kukar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Galeri Regulasi PPID Pelaksana Dishub Kukar

Pusat Dokumentasi Hukum & Keterbukaan Informasi Publik

Akses resmi peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan kepala dinas, serta arsip regulasi transportasi terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kategori Cepat: 📋 Peraturan Bupati ⚖️ Peraturan Menhub 🏛️ Perda Kukar 📜 Undang-Undang ✨ Semua Regulasi
Dokumen Resmi Sah Pencarian Cepat AI Unduh PDF Asli Gratis Terbuka untuk Publik

Hasil Pencarian Regulasi

Daftar arsip dokumen hukum sesuai kriteria pencarian yang Anda masukkan

🎉 Ditemukan 5 dokumen

# Judul Regulasi Kategori Tanggal Terbit Aksi
521
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
📝 Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (BNRI Tahun 2013 Nomor 649)
Peraturan Menteri / Setingkat Menteri 15 Mei 2013 Detail
522
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
📝 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
Peraturan Kapolri 29 Februari 2012 Detail
523
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
📝 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU KIP (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149)
Peraturan Pemerintah 23 Agustus 2010 Detail
524
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
📝 Undang-Undang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038)
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 18 Juli 2009 Detail
525
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
📝 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846)
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU] 30 April 2008 Detail
521
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
📝 Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (BNRI Tahun 2013 Nomor 649)
15 Mei 2013 Peraturan Menteri / Setingkat Menteri
Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan hukum acara resmi yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649.Peraturan ini mengatur tata kelola persidangan, tahapan mediasi tertutup (maksimal 14 hari kerja), pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, sidang ajudikasi non-litigasi yang terbuka untuk umum, pembuktian dokumen, hingga penerbitan putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat para pihak. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
522
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
📝 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
29 Februari 2012 Peraturan Kapolri
Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
523
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
📝 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU KIP (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149)
23 Agustus 2010 Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan aturan pelaksana teknis yang memberikan pedoman operasional bagi seluruh Badan Publik di tingkat pusat dan daerah.PP ini mengatur secara komprehensif kewajiban pengangkatan PPID dan PPID Pelaksana, tata kerja penyusunan prosedur operasional standar (SOP), tata cara pengklasifikasian informasi publik yang dikecualikan beserta jangka waktu pengecualiannya, mekanisme penetapan biaya penggandaan, serta kewajiban penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
524
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
📝 Undang-Undang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038)
18 Juli 2009 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik negara.Undang-undang ini mewajibkan setiap unit pelayanan publik menetapkan Standar Pelayanan yang memuat 14 komponen baku, mempublikasikan Maklumat Pelayanan, menyediakan sarana dan fasilitas ramah disabilitas/kelompok rentan, serta membangun mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen
525
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
📝 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846)
30 April 2008 Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPPU]
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan payung hukum tertinggi yang menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.Undang-undang ini mewajibkan seluruh Badan Publik (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi nonpemerintah yang menggunakan APBN/APBD/bantuan masyarakat) untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP), mengumumkan informasi secara berkala, serta melakukan pengujian konsekuensi ketat atas informasi yang berpotensi dikecualikan. ...Selengkapnya
Lihat Detail Dokumen