Fungsi & Tugas Pokok Badan Publik

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset.
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset.
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
• Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP, dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
• Mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah dan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Bidang Lalu Lintas Jalan bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta evaluasi urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas, perparkiran, andalalin, dan bimbingan keselamatan.

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, pengelolaan Perparkiran serta analisis dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan bimbingan keselamatan.
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, pengelolaan Perparkiran, serta analisis dampak Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan.
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Bidang Lalu Lintas Jalan.
• Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, pengelolaan Perparkiran serta analisis dampak Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan.
• Mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah dan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional angkutan jalan, pengelolaan terminal tipe C, penyediaan angkutan umum, dan kebandarudaraan/penerbangan.

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan.
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan.
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada urusan angkutan darat dan penerbangan.
• Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan.
• Mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk pengelolaan Terminal penumpang tipe C dan penyediaan angkutan umum bagi masyarakat.

Bidang Pelayaran bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional urusan angkutan pelayaran, pengawasan alur lalu lintas perairan, pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal, dan perizinan terkait.

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan Lalu Lintas pelayaran serta Pelabuhan.
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan Lalu Lintas pelayaran serta Pelabuhan.
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada urusan pelayaran.
• Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan Lalu Lintas pelayaran serta Pelabuhan.
• Mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk penerbitan izin usaha angkutan laut dan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.

Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ bertugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis penyediaan, pemeliharaan sarana/prasarana perlengkapan jalan daerah, serta audit dan pengawasan keselamatan lalu lintas.

• Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ.
• Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ.
• Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada urusan prasarana dan pengawasan LLAJ.
• Mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ.
• Mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dan audit serta inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.

Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB): Melaksanakan pelayanan teknis pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor secara berkala demi menjamin keselamatan transportasi darat.
• UPTD Pengelolaan Prasarana Transportasi: Melaksanakan pengelolaan teknis operasional fasilitas penunjang perhubungan, termasuk terminal dan dermaga penyeberangan lokal.