Navigasi Dokumen & Profil Terkait
Akses Cepat PPID
Dokumen Sah & Landasan Hukum Pendirian Badan Publik
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA • DINAS PERHUBUNGAN
DASAR HUKUM PENDIRIAN BADAN PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Memiliki Landasan Konstitusional, Undang-Undang Pembentukan Otonomi Daerah, Peraturan Daerah Perangkat Daerah Tipe A, serta Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Undang-Undang Pemda
UU Nomor 23 Tahun 2014
jo UU Nomor 6 Tahun 2023
Perda Pembentukan
Perda 9/2016
Jo Perda No. 6/2017 Susunan OPD
Klasifikasi Badan
Tipe A
Beban Kerja Maksimal Bidang LLAJ
SOTK Operasional
Perbup 60/2023
Kedudukan, Tupoksi & Tata Kerja
Landasan Yuridis Pembentukan Dinas Perhubungan
Kepastian Hukum
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren wajib non-pelayanan dasar bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan badan publik ini secara sah berakar dari mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah otonom Kutai Kartanegara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana disesuaikan UU Nomor 6 Tahun 2023), yang kemudian dioperasionalkan melalui Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 jo Nomor 6 Tahun 2017 serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023.
Hierarki Peraturan Perundang-undangan Pendirian (Sesuai UU 12/2011 jo UU 13/2022)
TINGKAT I
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku Tetap
Memberikan kewenangan dan landasan konstitusional tertinggi kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
TINGKAT II
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 6 Tahun 2023
Berlaku Sah
UU No. 27/1959: Menetapkan dasar pembentukan Daerah Tingkat II Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
UU No. 23/2014 jo UU No. 6/2023: Mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan darat, laut, sungai, danau, dan penyeberangan yang wajib dikelola oleh dinas teknis pemerintah kabupaten.
UU No. 23/2014 jo UU No. 6/2023: Mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan darat, laut, sungai, danau, dan penyeberangan yang wajib dikelola oleh dinas teknis pemerintah kabupaten.
TINGKAT III
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019
Berlaku Sah
Tentang Perangkat Daerah. Menjadi rujukan nasional dalam penataan kelembagaan dinas daerah, perhitungan beban kerja urusan perhubungan, pembentukan unit pelaksana teknis (UPT), dan hubungan kerja perangkat daerah.
TINGKAT IV
Peraturan Menteri (Permendagri No. 90/2019, PermenPAN-RB No. 25/2021 & No. 7/2022)
Berlaku Sah
Permendagri 90/2019: Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan program bidang perhubungan daerah.
PermenPAN-RB 25/2021 & 7/2022: Penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah dan sistem kerja berbasis jabatan fungsional untuk birokrasi yang lincah dan adaptif.
PermenPAN-RB 25/2021 & 7/2022: Penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah dan sistem kerja berbasis jabatan fungsional untuk birokrasi yang lincah dan adaptif.
TINGKAT V
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 jo Perda Nomor 6 Tahun 2017
Berlaku Sah
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menetapkan secara definitif pembentukan Dinas Perhubungan sebagai Dinas Daerah Tipe A untuk mewadahi urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
TINGKAT VI
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 (SOTK Terkini)
Regulasi SOTK Aktif Terkini
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengatur rincian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Darat & Penerbangan, Bidang Pelayaran, Bidang Prasarana & Pengawasan LLAJ, Kelompok Jabatan Fungsional, serta UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
Tabel Inventaris Regulasi Pembentukan & Legalitas Badan Publik
Data Terverifikasi Monev KIP| No | Tingkat Regulasi | Nomor & Judul Regulasi | Pokok Muatan Pembentukan Dinas Perhubungan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstitusi | UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) |
Pemberian hak dan mandat konstitusional kepada pemerintah daerah untuk membuat perda dan peraturan bupati. | Berlaku |
| 2 | Undang-Undang | UU Nomor 27 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan |
Landasan yuridis formal berdirinya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah swatantra/otonom yang berhak mengelola urusan pemerintahan. | Berlaku |
| 3 | Undang-Undang | UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 6 Tahun 2023 Pemerintahan Daerah & Cipta Kerja |
Menetapkan pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. | Berlaku |
| 4 | Peraturan Pemerintah | PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah |
Pedoman teknis perhitungan skor variabel urusan perhubungan guna menetapkan Dinas Perhubungan menjadi dinas daerah klasifikasi Tipe A. | Berlaku |
| 5 | Perda Kabupaten | Perda Kab. Kukar Nomor 9 Tahun 2016 jo Nomor 6 Tahun 2017 Pembentukan & Susunan OPD Kukar |
Menetapkan secara resmi berdirinya Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tipe A Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. | Berlaku |
| 6 | Perbup SOTK | Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 SOTK Dinas Perhubungan Kukar |
Mengatur rincian kedudukan, struktur organisasi, uraian tugas pokok, fungsi, bidang-bidang, seksi, jabatan fungsional, tata kerja, dan UPT PKB. | Aktif Sah |
Dokumen Salinan Sah Regulasi SOTK
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Memuat Penataan Struktur Lengkap & UPT).
Loading...
Memuat pratinjau naskah dokumen resmi...
Scan QR untuk Informasi PPID
