Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2026

Keterangan & Dasar Hukum Penetapan:

• Seluruh informasi dikelola sebagai Informasi Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat yang wajib tersedia dan dapat diakses publik. Data pribadi yang melekat pada dokumen publik dilakukan pengamanan melalui mekanisme penghitaman (redaksi) sesuai Pasal 50 ayat (2) PerKI No.1/2021, sehingga tidak perlu menetapkan suatu dokumen sebagai dikecualikan secara keseluruhan.
  Oleh karena itu, Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026 ditetapkan dengan status: NIHIL.
• Landasan Regulasi:
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 mengenai Informasi Yang Dikecualikan).
  • Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
• Otentisitas Dokumen: Dokumen penetapan ini telah ditandatangani secara digital dan tercatat dalam pangkalan data verifikasi resmi Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara.