Kepatuhan LHKPN 100%
Transparansi Publik
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Sebagai wujud integritas, akuntabilitas, dan pemenuhan kewajiban Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mempublikasikan Tanda Terima dan Pengumuman Resmi LHKPN bagi seluruh Pejabat Wajib Lapor yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Dasar Hukum & Landasan Regulasi Kepatuhan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Surat Edaran MenPAN-RB No. 02 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN & LHKASN).
100%
Kepatuhan Wajib Lapor
6 Pejabat
Wajib Lapor Eselon II & III
Lengkap
Verifikasi KPK RI
Tepat Waktu
Sebelum 31 Maret
Yudi Apidiantara, S.T., M.T.
Sekretaris Dinas Perhubungan
Tidak Ada Data
Scan QR untuk Informasi PPID
